Soal Kasus Hasto Jadi Tersangka, Ahok Pilih Irit Bicara

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kasus ini mencuat seiring dengan pengembangan penyidikan dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang hingga kini masih buron.

Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi sorotan publik, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam partai. Selain dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Hasto juga diduga melakukan tindakan yang menghambat proses penyidikan kasus Harun Masiku.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Ahok hanya memberikan jawaban singkat. "Tanya KPK lah," ujarnya pada Kamis, 9 Januari. Ahok sendiri hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina, yang tidak berkaitan dengan kasus Hasto.

BACA JUGA:Korupsi Komoditas Timah Babel: Kejagung Periksa 2 Karyawan PT Timah

BACA JUGA:Dijadwalkan Ulang, Hasto Pastikan Akan Hadiri Pemeriksaan KPK pada 13 Januari

Ketika ditanya tentang posisi Hasto di partai dan kemungkinan penggantinya, Ahok mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia juga tidak memastikan apakah Hasto akan hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang digelar pada 10 Januari. "Aku enggak tahu. Aku enggak tahu ya, harusnya datang ya," ungkapnya.

KPK menuduh Hasto bersama Harun Masiku dan pihak lain menyuap dua anggota KPU, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, pada Desember 2019. Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Penetapan Hasto sebagai tersangka semakin menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi PDIP menjelang tahun politik.

Langkah KPK dalam kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan penegakan hukum tetap menjadi elemen penting dalam menjaga integritas institusi politik di Indonesia. (beritasatu)