Dasco Sebut Prabowo Minta KPK Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji 2025. Harapan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat konsultasi Komisi VIII dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari.

“Presiden telah meminta KPK untuk memberikan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini dapat berlangsung dengan baik,” ujar Dasco saat memimpin rapat tersebut.

Dasco menekankan pentingnya keterlibatan KPK dalam proses ini, terutama mengingat beberapa temuan dari Pansus Angket Haji 2024 sebelumnya. Ia mencatat salah satu isu adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

“Kita perlu waspada terhadap temuan-temuan pansus sebelumnya, terutama mengenai slot-slot yang mungkin dimanipulasi, agar jamaah yang berhak dapat berangkat tanpa kehilangan hak-hak mereka,” jelas Dasco.

BACA JUGA:Sufmi Dasco: Efisiensi Menjadi Kunci Penurunan Biaya Haji 2025

BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR RI

Ia juga mengungkapkan bahwa Prabowo mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menurunkan biaya BPIH 2025, menjadikannya lebih terjangkau dibandingkan tahun 2024.

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan haji untuk tahun 1146 H/2025 M, dengan setoran jamaah sebesar Rp55.431.750. Total BPIH 1446 H/2025 M ditetapkan senilai Rp89.410.258,79, mengalami penurunan sebesar Rp4 juta dari tahun sebelumnya, yang mencapai Rp93.410.286.

“Presiden sangat menghargai upaya Panja dan pemerintah yang berhasil menurunkan biaya haji ini,” tutup Dasco. (ant)