Rekam Jejak Kebijakan Ekonomi 2024 Serta Dampaknya pada 2025

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 31 Dec 2024 - 12:54

Ilustrasi investasi-Istimewa-

Di sisi lain, program Food Estate yang diluncurkan pada Juli bertujuan mempercepat swasembada pangan dengan membuka jutaan hektare lahan pertanian baru di Papua. Program ini, meskipun ambisius, menghadapi tantangan infrastruktur dan ekologi.

Kebijakan Penutup Tahun dan Harapan untuk 2025

Akhir 2024 ditutup dengan sejumlah kebijakan penting, termasuk sistem pengupahan baru berbasis kebutuhan hidup layak serta peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dasar.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait kenaikan PPN dan dampaknya pada inflasi.

Pemerintah juga mengesahkan anggaran 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Anggaran ini menjadi tonggak baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

"Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana kebijakan-kebijakan ini mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat," tutup Achmad. (beritasatu)

rekam jejak kebijakan ekonomi 2024 serta dampaknya pada 2025                            belitongekspres.com - tahun 2024 menjadi titik balik penting bagi ekonomi indonesia, dengan berbagai kebijakan strategis yang tidak hanya memengaruhi situasi saat ini, tetapi juga membentuk fondasi untuk tahun-tahun mendatang. 
langkah-langkah pemerintah ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan penerimaan negara, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa kebijakan memicu diskusi dan tantangan di lapangan.
achmad nur hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik, menyoroti perjalanan ekonomi indonesia sepanjang 2024, dari reformasi perpajakan hingga perubahan subsidi dan penyesuaian tarif.
reformasi pajak dan penyesuaian subsidi di awal tahun
awal tahun 2024 ditandai dengan pengesahan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp), yang bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan serta meningkatkan efisiensi dan daya saing investasi. meskipun kebijakan ini disambut baik, dampaknya terhadap kelas menengah diproyeksikan mulai terasa pada 2025, terutama melalui beban pajak yang lebih terstruktur.
baca juga:besok ppn 12 persen berlaku, dpr optimistis daya beli tetap stabil
baca juga:zulkifli hasan: tidak ada kenaikan ppn untuk semua komoditas pangan dalam negeri
bulan berikutnya, pemerintah mengusulkan pengetatan subsidi bahan bakar minyak (bbm) dengan mekanisme berbasis nomor induk kependudukan (nik). langkah ini bertujuan memastikan subsidi lebih tepat sasaran, meski juga memunculkan potensi kenaikan biaya transportasi bagi sebagian masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima subsidi.
perpanjangan kontrak freeport dan kebijakan ekspor pasir laut
maret menjadi bulan strategis dengan keputusan memperpanjang kontrak pt freeport indonesia. perjanjian baru ini mencakup kewajiban pembangunan smelter dan peningkatan royalti, sebuah langkah yang dianggap vital untuk menarik investasi asing meskipun mendapat kritik terkait pengelolaan sumber daya alam.
pada april, pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut untuk meningkatkan devisa negara. namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran dari kalangan lingkungan hidup, yang menilai risiko kerusakan ekosistem laut.
tarif ppn dan pajak barang mewah
pada pertengahan tahun, wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11% menjadi 12% mulai menjadi perbincangan. kebijakan ini, yang dijadwalkan berlaku pada akhir 2024, diharapkan memperkuat penerimaan negara, meskipun akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat kelas menengah di tahun berikutnya.
baca juga:dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah siapkan 8 strategi dalam rpjmn 2025-2029
baca juga:imf puji ekonomi indonesia: pdb naik 4 kali lipat, kemiskinan turun drastis
selain itu, peningkatan pajak barang mewah ditujukan untuk menciptakan keadilan fiskal dengan membebani kelompok berpenghasilan tinggi tanpa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
investasi, digitalisasi, dan swasembada pangan
kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (pph) badan pada juni menandai komitmen pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan daya saing global. langkah ini disusul oleh investasi starlink, perusahaan satelit milik elon musk, untuk mendukung digitalisasi di wilayah terpencil.
di sisi lain, program food estate yang diluncurkan pada juli bertujuan mempercepat swasembada pangan dengan membuka jutaan hektare lahan pertanian baru di papua. program ini, meskipun ambisius, menghadapi tantangan infrastruktur dan ekologi.
kebijakan penutup tahun dan harapan untuk 2025
akhir 2024 ditutup dengan sejumlah kebijakan penting, termasuk sistem pengupahan baru berbasis kebutuhan hidup layak serta peluncuran program makan bergizi gratis (mbg) bagi siswa sekolah dasar. 
langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait kenaikan ppn dan dampaknya pada inflasi.
baca juga:pemerintah akan hentikan impor pangan bertahap mulai 2025 untuk wujudkan swasembada pangan
baca juga:mendag budi santoso: harga pangan cenderung stabil setelah natal
pemerintah juga mengesahkan anggaran 2025 sebesar rp 3.621,3 triliun, dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. anggaran ini menjadi tonggak baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan.
"tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana kebijakan-kebijakan ini mampu memperkuat fondasi ekonomi indonesia tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat," tutup achmad. (beritasatu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 1 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan