Pelajaran dari Polemik Distribusi Gas Melon

Meskipun hanya seberat 3 kg, namun polemik yang ditimbulkan dari upaya penataan sistem distribusi elpiji ( liquified petroleum gas/LPG) 3 kg atau gas melon di Indonesia memberikan pelajaran yang lebih berat dan bermakna.

Kisahnya dalam beberapa hari terakhir bagaikan drama yang menggemparkan seluruh pelosok tanah air dan langsung menjadi polemik nyata di kalangan masyarakat. Terjadi antrean panjang, kelangkaan di sejumlah daerah, hingga perdebatan tentang siapa yang berhak mendapatkan subsidi.

Polemik tersebut mengemuka ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual elpiji 3 kg, untuk alasan menertibkan distribusi agar lebih terkontrol.

Namun, kebijakan ini faktanya tidak selalu berjalan mulus. Di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan dengan populasi padat dan daerah pelosok dengan akses terbatas, masyarakat justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan elpiji 3 kg.

BACA JUGA:Daya Beli Merosot, Deflasi Jadi Sinyal Bahaya Ekonomi?'

Bagi sebagian besar keluarga kecil, warung pengecer adalah tempat yang paling mudah dijangkau. Mereka bisa membeli kapan saja tanpa harus pergi jauh ke pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas.

Dengan kebijakan baru ini, pilihan mereka menjadi terbatas, yakni harus pergi ke pangkalan dengan risiko kehabisan stok atau membeli elpiji nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal.

Maka hanya dalam beberapa hari, dampak kebijakan mulai terlihat. Di sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, masyarakat mengeluhkan antrean panjang di pangkalan resmi.

Banyak ibu rumah tangga dan pelaku UMKM harus berangkat pagi-pagi hanya untuk memastikan mereka bisa mendapatkan elpiji sebelum stok habis.

Di daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi, distribusi yang belum siap menyebabkan pasokan tersendat, bahkan beberapa wilayah sempat mengalami kelangkaan.

BACA JUGA:Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Trump

Tidak hanya itu, para pengecer kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari menjual elpiji 3 kg juga terkena imbas.

Banyak di antara mereka yang kehilangan pendapatan seketika karena tidak bisa lagi menjual barang yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama.

Melihat situasi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Ia memberikan arahan agar pengecer diizinkan kembali menjual elpiji 3 kg untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat kecil.