Polemik PBNU 2025: Gus Yahya Dituntut Mundur, Ulama Sepakat Tak Ada Pemakzulan

BELITONGEKSPRES.COM - Polemik internal PBNU kembali menjadi sorotan publik pada November 2025 setelah Rapat Harian Syuriyah mengeluarkan risalah yang meminta Ketua Umum PBNU, Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf), mundur. Risalah itu menyebutkan bahwa jika Gus Yahya tidak mundur dalam tiga hari, dia akan diberhentikan.

Rapat tersebut menyinggung beberapa isu sensitif, termasuk kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) yang menghadirkan narasumber diduga memiliki keterkaitan “jaringan Zionisme internasional”. 

Selain itu, ada tuduhan soal pengelolaan keuangan PBNU yang dianggap bermasalah. Risalah ini memicu perdebatan tajam di internal PBNU maupun di publik.

Gus Yahya menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum. Ia menolak mundur karena masa jabatannya masih berlaku hingga muktamar berikutnya. 

BACA JUGA:Fatwa MUI Soal Pajak Berkeadilan, Dirjen Pajak: PBB Dikelola Pemerintah Daerah

BACA JUGA:Prabowo Soroti Gerak Satgas PKH, Panggil Kapolri hingga Jaksa Agung ke Hambalang

Menurut Gus Yahya, langkah pemakzulan ini melewati batas kewenangan organisasi dan harus diselesaikan melalui mekanisme internal yang sah.

Kesepakatan Ulama PBNU

Menanggapi polemik ini, sekitar 50 kiai dari PBNU mengadakan pertemuan dan sepakat bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. Mereka menekankan perlunya “islah” atau perbaikan internal melalui silaturahmi ulama, bukan konflik publik. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

Beberapa anggota pengurus, termasuk A’wan PBNU, menyebut risalah rapat itu sebagai manuver politik. Mereka mendorong agar Sekretaris Jenderal PBNU turut bertanggung jawab jika ada masalah struktural. 

Sementara itu, mantan Wakil Ketum PBNU, Nusron Wahid, berharap konflik ini diselesaikan secara internal tanpa memicu ketegangan lebih luas.

Mengapa Isu Ini Viral

• PBNU adalah organisasi besar dengan basis jamaah luas, sehingga konflik internal menarik perhatian publik.
• Isu sensitif seperti dugaan keterkaitan kegiatan dengan “Zionisme internasional” menambah kontroversi.
• Polemik ini bisa memengaruhi legitimasi kepemimpinan dan pengaruh politik PBNU, terutama menjelang muktamar berikutnya.
• Publikasi isu keuangan dan ideologi memicu diskusi luas di media sosial, termasuk Twitter/X.

Jika tidak diselesaikan dengan baik, polemik ini bisa menimbulkan fraksi internal di PBNU, memengaruhi citra organisasi, dan menimbulkan tekanan politik. 

Namun, langkah ulama untuk menegaskan tidak ada pemakzulan menunjukkan bahwa PBNU berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat mekanisme internal agar konflik serupa tidak berulang.