Setahun Prabowo-Gibran, Rp1,7 Triliun Uang Korupsi Dikembalikan ke Negara

BELITONGEKSPRES.COM - Selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum terhadap korupsi menunjukkan hasil konkret. Aparat berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang sitaan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. 

Data ini tercantum dalam laporan riset “Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta.

Dalam periode yang sama, total 43 kasus korupsi berhasil ditangani Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). NEXT Indonesia menilai tren ini sebagai sinyal penguatan penegakan hukum antikorupsi di era Kabinet Merah Putih. Dari hasil operasi tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan mencapai Rp320,4 triliun.

Salah satu kasus terbesar yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan usaha PT Pertamina (Persero) dengan estimasi kerugian negara Rp285 triliun. Kasus yang terjadi antara 2018–2023 ini kini menjadi prioritas utama aparat penegak hukum.

BACA JUGA:Panas Ekstrem Diprediksi Bertahan hingga November 2025, BMKG Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Rp5,17 Miliar, Pelaku Nyamar Jadi Penumpang AirAsia

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegaskan komitmennya untuk menindak tegas korupsi. Dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Prabowo menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang bisa menghancurkan bangsa bila tidak diberantas secara sistematis. Ia mengibaratkan korupsi sebagai kanker stadium empat—sulit disembuhkan bila sudah menyebar ke seluruh sistem pemerintahan.

Selain fokus pada penegakan hukum, laporan NEXT Indonesia juga menyoroti berbagai inisiatif ekonomi awal pemerintahan Prabowo–Gibran. Di antaranya penghapusan piutang macet UMKM di bank-bank Himbara, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemerintah juga meluncurkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029. 

Program ini dirancang agar masyarakat langsung merasakan dampak nyata kebijakan dalam waktu singkat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan program cetak sawah.

Strategi “quick wins” ini menjadi fondasi awal pemerintahan dalam memperkuat perekonomian rakyat. Tidak hanya fokus pada pembangunan makro, tapi juga memastikan hasil kebijakan langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah. (ant)