Menkeu Purbaya Sebut Utang Kereta Cepat Tak Ditanggung APBN

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan membebani keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menanggung utang yang ditimbulkan oleh proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurutnya, penyelesaian pembiayaan akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar manajemen proyek bisa lebih efisien dan tidak bergantung pada dana publik. 

“Kalau dibuat di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin semua proyek infrastruktur kembali membebani APBN. “Kalau tidak dipisahkan, negara akan terus menanggung semuanya, termasuk dividennya. Jadi sekarang kami mau pisahkan antara porsi pemerintah dan swasta,” tegasnya.

BACA JUGA:Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Dari 1.000 ke 200

BACA JUGA:Ekonom UI Sarankan Pemerintah Tunda Tambahan Dana SAL, Tunggu Hasil Suntikan Rp200 Triliun

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua opsi penyelesaian pembiayaan: mengambil alih infrastruktur proyek atau menyuntikkan tambahan modal. 

“Kita sedang kaji, apakah menambah equity atau menyerahkan infrastrukturnya seperti skema umum di industri perkeretaapian, di mana infrastruktur jadi milik pemerintah,” jelas Dony.

Ia menambahkan, proyek kereta cepat sudah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam efisiensi waktu perjalanan. Jumlah penumpang kini mencapai sekitar 30 ribu orang per hari. Namun, Dony menekankan pentingnya mencari solusi yang menjaga keberlanjutan bisnis KCIC sebagai bagian dari KAI.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi bahwa negosiasi restrukturisasi utang antara pemerintah Indonesia dan mitra dari China sedang berlangsung. Tujuannya, menyusun ulang struktur pembiayaan agar lebih sehat dan berkelanjutan.

“Negosiasi sedang berjalan dengan pemerintah China dan perusahaan mitra untuk memastikan restrukturisasi utang ini menyeluruh, tidak hanya solusi jangka pendek,” kata Rosan.

Langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tanggung jawab fiskal dengan kesinambungan proyek strategis nasional. Dengan demikian, proyek kereta cepat tetap bisa beroperasi dan berkembang tanpa menjadi beban bagi APBN. (ant)