DPRD Beltim Dorong Hubungan Setara dan Transparansi Pemerintahan Daerah

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM – Anggota DPRD Belitung Timur (Beltim) Candra Aryaputra, menegaskan pentingnya hubungan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. 

Menurutnya, kedudukan Bupati sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sejajar, meskipun masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

“Bupati tidak memerlukan konsensus dari DPRD untuk setiap keputusan eksekutif, termasuk pelantikan pejabat di bawahnya, selama seluruh prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang sudah dipenuhi,” ujar Candra, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, meskipun secara hukum tidak ada kewajiban bagi bupati untuk memberitahu DPRD dalam acara pelantikan atau peresmian pejabat, etika pemerintahan yang baik tetap perlu dijaga. 

BACA JUGA:230 Atlet Berlaga di Liga Karate Pelajar Beltim 2025, Forki Fokus Persiapkan Porprov 2026

“Sebagai bentuk komunikasi dan sinergi antar lembaga daerah, biasanya pimpinan DPRD diundang dalam acara pelantikan. Ini bagian dari menjaga keharmonisan dan koordinasi,” jelasnya.

Namun demikian, Candra menegaskan bahwa ketidakhadiran atau ketidaktahuan DPRD tidak membatalkan keabsahan pelantikan, selama seluruh prosedur hukum telah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Candra juga menyoroti peran DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam hal kebijakan kepegawaian dan seleksi pejabat tinggi pratama seperti Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kami di DPRD berperan mendorong agar setiap proses pergantian pejabat, termasuk Sekda, dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini penting untuk mencegah polemik dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

BACA JUGA:37 Pengurus FORKI Beltim 2025–2029 Resmi Dilantik, Siap Cetak Atlet Karate Unggul

Dengan prinsip hubungan yang setara dan fungsi pengawasan yang kuat, DPRD Beltim berharap setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah dapat berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***