MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPRD Belitung Timur (Beltim), Fezzi Uktolseja memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Ali Reza Mahendra yang disampaikan dalam debat publik kedua Pilkada 2024.
Fezzi Uktolseja menilai pernyataan terkait permasalahan honorer di Kabupaten Beltim tersebut perlu diklarifikasi dan tidak sepenuhnya akurat.
Menurut Fezzi, pernyataan Ali Reza yang menyebutkan partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 tidak menyetujui rekrutmen PPPK, diduga berasal dari informasi yang tidak jelas.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Beltim belum menyampaikan pendapat akhir terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, sehingga belum ada keputusan menolak atau menerima.
BACA JUGA:Kamarudin Muten Hampir Menangis Saat Debat Publik Pilkada Beltim 2024, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:Calon Bupati Beltim Nomor Urut 2, Kamarudin Muten: Debat Itu Penting, Tapi Kerja Nyata Lebih Utama
"Kalau kita bawa nama DPRD, persetujuan itu adalah pendapat akhir, bukan di pandangan umum, dan sampai sekarang belum ada pendapat akhir terhadap APBD Beltim 2025. Artinya, tidak ada kata menolak atau menerima sebelum ada pendapat akhir," jelas Fezzi kepada wartawan, Senin 18 November 2024.
Fezzi juga menyayangkan penggunaan isu tersebut dalam debat publik kedua yang digelar KPU Beltim, yang seolah-olah menuduh salah satu partai politik pengusung paslon lain.
"Saran saya, segala sesuatu itu harus diperjelas dulu sebelum disampaikan. Jangan sampai mendapat sumber yang tidak jelas atau berita yang tidak benar," ujarnya.
Lebih lanjut, Fezzi menjelaskan sikap DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan pegawai honorer dan ASN di Beltim. Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan tenaga honorer tidak hanya mendapatkan status P3K, tetapi juga menerima gaji penuh selama 12 bulan.
BACA JUGA:Debat Kedua Calon Bupati Beltim, Burhanudin: Masyarakat Bisa Menilai Secara Objektif
BACA JUGA:KPU Beltim Gelar Debat Publik Kedua Pilkada 2024, Angkat Tema Tata Kelola Birokrasi
"Kesejahteraan semua pegawai harus diperhatikan, baik ASN maupun honorer. Jangan hanya segelintir. TPP turun, ASN sudah resah. Sekarang posisinya tidak sesuai. Kami ingin semua mendapatkan hak yang sama," tegas Fezzi.
Ia juga menegaskan agar isu pengangkatan P3K dan kesejahteraan ASN tidak dijadikan alat politik oleh paslon manapun. Fezzi menyampaikan bahwa DPRD sepakat untuk menunda keputusan terkait pengangkatan ini hingga Pilkada selesai, agar tidak digunakan sebagai bahan kampanye.
"Kami ingin menyelamatkan kawan-kawan honorer dan ASN. Janganlah isu ini dijadikan alat politik. Kami ingin semua berjalan normal dan pembangunan Beltim tetap berjalan," tutup Fezzi.