BELITONGEKSPRES.COM - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menekankan pentingnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menangani penurunan kelas menengah di Indonesia. Ia menyatakan bahwa isu ini harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi pemerintahan baru.
“Yang paling mendesak saat ini adalah penurunan kelas menengah. Ini harus menjadi fokus utama kebijakan,” ungkap Aviliani dalam diskusi virtual bertajuk “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran” yang diadakan di Jakarta, Selasa.
Salah satu isu yang disorot Aviliani adalah kondisi pekerja sektor informal. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu memindahkan pekerja dari sektor informal ke sektor formal, tetapi juga harus memastikan bahwa pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak.
“Kelompok miskin dan rentan di Indonesia sebagian besar pengeluarannya lebih dari 64 persen untuk kebutuhan makan. Ini membuat mereka sulit untuk mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendapatan mereka,” tegasnya.
BACA JUGA:Menteri UMKM Komitmen Majukan UMKM melalui Kerjasama dengan BUMN dan Sektor Swasta
BACA JUGA:Wapres Gibran lakukan Kunjungan ke Proyek MRT, Fokus Tekankan Ketepatan Waktu
Selain itu, Aviliani juga membahas program ambisius pemerintahan Prabowo yang bertujuan untuk membangun tiga juta rumah per tahun. Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, karena meskipun ada permintaan, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk mengangsur rumah.
“Pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka yang membutuhkan rumah benar-benar mampu untuk membayar angsuran? Jangan sampai backlog tiga juta rumah ternyata berasal dari mereka yang sebenarnya belum mampu membeli,” lanjut Aviliani.
Aviliani juga menyoroti tantangan lapangan kerja di era digitalisasi yang kini semakin kompetitif. Menurutnya, meskipun digitalisasi telah meningkatkan efisiensi, banyak perusahaan yang terpaksa tutup akibat pandemi COVID-19, yang membuat kesempatan kerja semakin terbatas.
Di sisi lain, pertumbuhan wirausaha baru juga berjalan lambat. Hal ini terlihat dari komposisi kreditur UMKM yang masih didominasi oleh individu yang sama, menunjukkan minimnya inovasi dan pelaku usaha baru.
“Pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi Kementerian UKM adalah memastikan tumbuhnya wirausaha baru, serta memperluas kesempatan kerja,” pungkasnya. (ant)