Penyebaran informasi palsu ini dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, menyebarkan kebohongan, dan merusak reputasi seorang kandidat atau pejabat publik. Chesney dan Citron pada tahun 2019 mengatakan bahwa deepfake berpotensi untuk digunakan dalam hal negatif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan informasi.
4. Pengaruh terhadap Hasil Pemilu
Manipulasi informasi melalui deepfake berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih. Ketika video palsu yang menyerang kandidat tertentu disebarkan dengan cepat di media sosial, opini publik dapat dengan mudah dipengaruhi. Ini dapat merusak integritas proses pemilihan, di mana pemilih mungkin membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif.
Dalam iklim politik yang terpolarisasi, deepfake dapat memperkuat kebencian antar kelompok dan memperkeruh proses demokrasi. Tucker dan Rojas menyatakan bahwa bagaimana media sosial dan konten yang dimanipulasi, termasuk deepfake, dapat memperburuk polarisasi politik dan mempengaruhi hasil pemilu.
5. Ancaman terhadap Keamanan Nasional
Dalam konteks keamanan nasional, deepfake dapat digunakan oleh aktor asing atau kelompok teroris untuk mengganggu stabilitas politik di suatu negara. Mereka dapat membuat video deepfake yang menyebarkan kebohongan atau informasi yang memecah belah untuk mengacaukan proses politik atau merusak hubungan internasional. Misalnya, sebuah deepfake yang menunjukkan pemimpin negara mengeluarkan ancaman terhadap negara lain dapat memicu ketegangan diplomatik atau bahkan konflik internasional.
BACA JUGA:Kemenkeu Mengajar 9: Strategi Pendidikan Keuangan untuk Generasi Muda Indonesia
National Security Agency (NSA) telah mengakui bahwa deepfake merupakan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional. NSA juga menekankan bahwa deepfake dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat sehingga dapat merugikan negara dan mengancam keamanan sosial.
Kesimpulan
Dampak deepfake dalam politik sangat signifikan dan dapat merusak integritas demokrasi, menurunkan kepercayaan publik, dan memicu konflik politik serta sosial. Dalam era digital ini, teknologi seperti deepfake membawa tantangan besar yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta platform digital.
Mirsky dan Lee menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh deepfake. Mereka menyarankan pengembangan teknologi deteksi yang lebih baik dan meningkatkan literasi media di kalangan publik sebagai langkah untuk mengatasi masalah disinformasi yang dihasilkan oleh deepfake.
*) Halimah Twin Desta, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Referensi
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). "Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics." Foreign Affairs.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). "Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News." Social Media + Society, 6(1).
- "Deepfakes and the Law" oleh Megan O'Neill
- Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., & Rojas, C. (2018). "Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature." SSRN.
- Mirsky, Y., & Lee, W. (2021). "The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey." ACM Computing Surveys, 54(1), 1-41.
- National Security Agensi (NSA) (2023). “Release Cybersecurity Information Sheet on Deepfake Threats”