BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional mendapatkan mandat penting untuk memperkuat sumber daya manusia di Indonesia.
Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini diharapkan mampu menyasar hingga 82,9 juta penerima jika diimplementasikan secara menyeluruh, dengan perkiraan biaya mencapai Rp 400 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui investasi pada program ini.
Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari untuk MBG, yang merupakan 75 persen dari total belanja harian Badan Gizi Nasional senilai Rp 1,2 triliun.
BACA JUGA:Fakta Baru Kasus Korupsi Timah: Transfer Rp10 Miliar dari Sandra Dewi Terungkap di Persidangan
BACA JUGA:Prabowo: Banyak Menteri dari Kabinet Jokowi Kembali Bertugas di Pemerintahannya
Menurut Dadan, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk membeli bahan baku makanan dari hasil pertanian lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peredaran uang dan likuiditas di desa-desa, sehingga mengatasi permasalahan likuiditas yang selama ini dialami ekonomi pedesaan di Indonesia.
“Program ini dirancang untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mendorong likuiditas melalui pembelian bahan baku dari petani lokal,” ungkap Dadan.
Berdasarkan hasil uji coba, setiap satu unit pelayanan MBG yang melayani 3.000 anak membutuhkan 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu per harinya.
Apabila program berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 unit pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani berbagai kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, dan santri. “Ini adalah upaya besar yang melibatkan skala nasional,” ujar Dadan.
BACA JUGA:Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Pangan pada 2028
BACA JUGA:Jessica Wongso Harap Pengajuan PK di Hari Ulang Tahunnya yang ke-36 Dikabulkan Oleh MA
Ia juga menyoroti peran koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program ini, di mana mereka akan menjadi pemasok utama bahan baku makanan seperti sayuran dan susu.
“Kami ingin memastikan koperasi dan BUMDes terlibat secara langsung, sehingga manfaat ekonomi dari program ini juga dirasakan oleh mereka,” tambahnya.
Program MBG dijadwalkan akan diluncurkan secara penuh pada Januari 2025. Namun, uji coba dengan cakupan yang lebih luas akan dilakukan pada November 2024 untuk mengidentifikasi kebutuhan di berbagai wilayah yang membutuhkan.