BELITONGEKSPRES.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen selama masa kepemimpinannya.
Menanggapi pernyataan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya sikap optimistis dan menggarisbawahi bahwa digitalisasi serta hilirisasi merupakan kunci utama untuk mencapai target tersebut.
Salah satu agenda yang akan diteruskan dari masa pemerintahan Jokowi ke Prabowo adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi tetap yakin bahwa investasi di IKN akan mencapai Rp 100 triliun. "Banyak investasi yang masuk, namun tetap harus melalui seleksi," jelasnya.
Saat ini, investasi yang telah terkumpul mencapai Rp 58 triliun, dan Jokowi menyatakan bahwa angka tersebut sudah cukup signifikan.
BACA JUGA:Baim Wong Buka Suara, Orang Ketiga Diduga Perkeruh Rumah Tangga dengan Paula
BACA JUGA:Baim Wong Menangis, Kabar Perceraian dengan Paula Verhoeven Bukan Prank
Tampaknya, Jokowi akan menyerahkan estafet pembangunan IKN sepenuhnya kepada presiden terpilih. Hal ini terlihat dari penundaan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya direncanakan pada September 2024. Hingga kini, keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN belum juga diteken.
Penundaan pemindahan ASN ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024.
Anas mengungkapkan bahwa ia dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengenai pemindahan ini, dengan arahan dari Presiden Jokowi agar pemindahan ASN dilakukan pada Januari tahun depan.
Anas menjelaskan bahwa sebenarnya sarana dan prasarana untuk ASN sudah siap pada periode Oktober hingga Desember 2024, termasuk peresmian rumah sakit di IKN yang akan segera dilakukan. Semua sistem pendukung bagi ASN yang akan pindah juga telah tersedia.
Namun, apa alasan penundaan ini? Anas menyebut bahwa infrastruktur diharapkan lebih siap pada awal tahun depan. "Presiden ingin semua infrastruktur disempurnakan terlebih dahulu," ungkapnya. (jpc)