Selain itu, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada April 2022 dinilai membebani daya beli masyarakat, dengan dampaknya yang terasa pada harga eceran dan biaya hidup yang semakin tinggi.
BACA JUGA:Tampang Mirip Vario: Kawasaki Luncurkan Brusky 125, Akankah Masuk ke Indonesia?
BACA JUGA:Yuguo Indonesia E-Commerce Exhibition 2024: Peluang Bisnis Baru untuk UMKM di Era E-Commerce
Bhima juga menekankan perlunya penguatan jaring pengaman sosial yang lebih luas untuk masyarakat menengah, bukan hanya fokus pada kelompok miskin.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Pusat Reformasi Ekonomi (Core) menyarankan perlunya bantuan langsung dan subsidi bagi kelas menengah dan mereka yang berada di ambang masuk kelas menengah.
Menurutnya, bantuan ini penting untuk mencegah tren penurunan lebih lanjut dan mempertahankan stabilitas ekonomi.
Kesimpulannya, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelas menengah, tantangan ekonomi yang ada menuntut kebijakan yang lebih menyeluruh dan inklusif, terutama untuk mencegah penurunan lebih lanjut dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045. (jpc)