JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Situs-situs pemerintah Indonesia baru-baru ini menjadi sasaran serangan siber. Halaman depan beberapa situs kini menampilkan pesan bertuliskan "Peringatan Darurat" dengan latar belakang garuda biru.
Serangan ini merupakan bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah, yang menuai kritik publik.
Hacker yang belum teridentifikasi telah mengambil alih sejumlah laman resmi pemerintah, dan berita mengenai serangan ini cepat menyebar di media sosial X pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Menurut laporan, terdapat 43 situs pemerintahan yang telah dikompromikan, seperti yang tercantum di hackmk.page.dev. Tidak hanya situs pemerintah pusat, tetapi juga situs pemerintahan daerah turut terkena dampak.
BACA JUGA:Bea Cukai Batam Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Lobster di Kepulauan Riau
Beberapa situs yang terkena serangan termasuk indonesia.go.id, dpr.go.id, humas.polri.go.id, dan kejaksaan.go.id, yang saat ini tidak dapat diakses. Penyebabnya masih belum jelas—apakah situs-situs tersebut sengaja dinonaktifkan atau sedang mengalami pemeliharaan sementara.
Selain itu, situs pemerintah daerah seperti DPRD Kota Mojokerto, Kodim 0601 Siliwangi, KPUD Lampung Timur, DPRD Kabupaten Sumedang, dan ejournal Kemenperin juga mengalami masalah serupa.
Halaman depan situs-situs ini kini menampilkan pesan "Peringatan Darurat" dengan latar belakang garuda biru, disertai sindiran yang berbunyi: "Tidak semua keinginan anak harus dipenuhi orangtua. Tidak pula ambisi orangtua harus diikuti anak."
Pengunjung yang mengakses hackmk.page.dev akan diarahkan ke kanal Telegram bernama Indonesia Hacker People, di mana para hacker menyampaikan keprihatinan mereka terhadap situasi politik saat ini.
Pesan mereka di Telegram menegaskan, "Kami Indonesia Hacker People turut prihatin atas bangsa ini." (dis)