Apalagi, durasi waktu antara Munas Partai Golkar dan pendaftaran pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 relatif pendek. Munas dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus, sedangkan masa pendaftaran paslon dimulai 27 hingga 29 Agustus mendatang.
Jika perubahan kepengurusan Partai Golkar tidak terdaftar di Kemenkumham, peluang sebagai parpol pengusung pasangan calon pada pemilihan kepala daerah di 37 provinsi dan di 508 kabupaten/kota bakal pupus.
Untuk mengetahui apakah ada cawe-cawe pihak eksternal atau tidak, salah satu indikasinya adalah perubahan AD/ART partai politik yang memberi peluang orang luar menduduki posisi strategis yang bakal menentukan arah parpol bersangkutan 5 tahun ke depan.
Untuk posisi Dewan Pembina Partai Golkar, misalnya, persyaratannya tokoh parpol tersebut telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai Golkar.
BACA JUGA:Kala Sang Saka Tiba di Nusantara
Dewan pembina ini bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis. (Vide Pasal 27 ART Partai Golkar)
Posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ditetapkan dalam musyawarah nasional (munas) dan/atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Dewan pembina ini terdiri atas seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota.
Apakah Munas Partai Golkar yang dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus 2024 akan revisi persyaratan sebagai anggota dewan pembina atau tidak?
Apabila meniadakan ketentuan tersebut, kemudian munas menetapkan orang luar partai menduduki posisi sebagai ketua dewan pembina, besar kemungkinan ada cawe-cawe pihak luar.
BACA JUGA:Berkolaborasi Memberantas Mafia Tanah
Di dalam anggaran dasar dijelaskan bahwa kepemimpinan organisasi Partai Golkar terdiri atas dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah provinsi, dewan pimpinan daerah kabupaten/kota, pimpinan kecamatan, dan pimpinan desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
Apabila ketentuan aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain dicabut, tidak menutup kemungkinan orang luar menduduki kursi ketua DPP.
Mereka zonder "berkeringat" atau menempuh pendidikan dan latihan kader serta persyaratan lainnya, bisa menjadi pengurus. Masa sekelas Partai Golkar yang kaya pengalaman dan memiliki kader bermutu serta sebagai partai pemenang kedua Pemilu 2024 sama dengan partai yang tidak lolos ke parlemen. Beberapa hari memiliki kartu tanda anggota (KTA) sebuah partai, langsung menjadi ketua umum.
Oleh D.Dj. Kliwantoro