BELITONGEKSPRES.COM - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas layanan ibadah haji. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin komunikasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mendapatkan masukan dan dukungan dalam pengelolaan haji ke depan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kepala BP Haji RI Moch. Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala Badan Dahnil Anzar Simanjuntak dan jajaran menegaskan pentingnya kolaborasi dengan organisasi Islam yang memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan umat.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji melalui pendekatan yang lebih profesional, efisien, dan selaras dengan harapan umat Islam Indonesia serta arahan Presiden,” ujar Irfan Yusuf pada Jumat.
Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa reformasi dalam pengelolaan haji menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi dan profesionalisme menjadi kunci dalam upaya tersebut.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Rp 600 Miliar, Bos Sawit Asal Babel Ditahan Kejati Sumsel
BACA JUGA:PLN Pastikan Jaringan Listrik di Jabodebek Pulih Total Pascabanjir
“BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN, yakni Efisien, Aman, dan Nyaman, serta visi tri sukses yang mencakup sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban,” jelas Dahnil.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah dukungan Muhammadiyah terhadap revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan revisi ini, diharapkan BP Haji dapat menjalankan tugasnya lebih optimal sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden.
Selain itu, diskusi juga mencakup wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi. Dengan skema ini, manfaat ibadah haji dapat lebih langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik langkah BP Haji RI dan menegaskan bahwa pengelolaan haji harus dilakukan secara matang, mengingat kompleksitasnya yang melibatkan aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Roadmap Pengangkatan CASN 2024, CPNS Mulai 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026
BACA JUGA:Jaksa Agung: Pertamax Saat Ini Tidak Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah
“Haji bukan sekadar ibadah individu, tetapi juga mencerminkan identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang kuat serta tata kelola yang profesional menjadi sangat penting,” kata Haedar.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya dana yang berputar serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Haedar juga menekankan bahwa penyelenggaraan haji memiliki dimensi politik yang memerlukan diplomasi cermat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Selain itu, Haedar menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah mengurai antrean panjang calon jamaah yang mayoritas berusia di atas 50 tahun. Dengan meningkatnya jumlah pendaftar, sistem yang lebih baik dan inovatif sangat dibutuhkan.
“BP Haji RI memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga memastikan keberangkatan haji dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terukur,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi ini, BP Haji RI diharapkan mampu menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan umat Islam di Indonesia. (ANTARA)