BELITONGEKSPRES.COM - Dalam upaya meningkatkan efektivitas mitigasi bencana, berbagai institusi nasional berperan dalam pengelolaan data kebencanaan. Lembaga seperti BMKG, BRIN, BIG, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM berkontribusi pada tahap pengumpulan data di hulu (upstream) dengan memasang sensor di berbagai lokasi rawan bencana untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini.
Sementara itu, BNPB bertanggung jawab di sisi hilir (downstream) dengan mengolah data yang diperoleh agar dapat digunakan dalam analisis risiko, pengambilan keputusan, serta penyampaian peringatan dini kepada masyarakat secara efektif.
Menteri PPN menekankan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam strategi penanggulangan bencana. Dengan analisis risiko yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang langkah mitigasi yang terintegrasi, memastikan kesiapan infrastruktur, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana.
"Penanggulangan bencana yang efektif bukan hanya tentang respons cepat, tetapi juga bagaimana risiko dapat dikelola dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan sistem yang lebih terkoordinasi, kita dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan perekonomian," ujar Menteri PPN.
BACA JUGA:Pos Indonesia Salurkan 90 Persen Bansos PKH dan Sembako di Triwulan Pertama 2025
BACA JUGA:Lemigas Pastikan Kualitas BBM Pertamina Sesuai Standar Pemerintah
Ke depan, pemerintah akan memperkuat pemetaan peran lintas kementerian/lembaga dalam pengadaan sensor peringatan dini guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi sistem. Evaluasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak juga akan dilakukan untuk memastikan pengolahan data bencana berjalan optimal.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, sistem mitigasi bencana di Indonesia diharapkan semakin tangguh dalam melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. (antara)