BELITONGEKSPRES.COM - Setelah mencuatnya dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan melakukan review menyeluruh terhadap Pertamina.
Erick menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah strategis guna memastikan tata kelola di perusahaan migas pelat merah ini semakin transparan dan efisien.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta lembaga terkait lainnya dalam mencari solusi terbaik.
u kita akan melakukan review total untuk melihat perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Banyak yang berbicara mengenai peran SKK Migas, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN, dan ini yang akan kita konsolidasikan. Kita harus memberikan solusi, seperti yang selalu ditekankan oleh Presiden bahwa antarmenteri harus berkomunikasi dengan baik,” ujar Erick saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.
BACA JUGA:Ahok Siap Bantu Kejagung Bongkar Korupsi Pertamina, Ancam Putar Rekaman Rapat
BACA JUGA:DPR Ingatkan Pertamina Segera Berbenah Usai Skandal BBM Oplosan Terbongkar
Dalam upaya reformasi tersebut, Erick bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana melakukan pemetaan ulang terhadap struktur bisnis Pertamina.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah restrukturisasi organisasi dengan kemungkinan merger beberapa anak usaha demi meningkatkan efisiensi operasional.
“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa memberikan solusi yang tepat. Kita akan memetakan mana yang bisa lebih efisien. Dengan adanya holding dan subholding, kita akan meninjau apakah ada satu atau dua perusahaan yang perlu digabungkan, agar tidak ada tumpang tindih dalam proses bisnis antara Kilang dan Patra Niaga. Ini bagian dari improvisasi untuk perbaikan ke depan,” tambahnya.
Di sisi lain, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam memberantas tindak korupsi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan BUMN guna mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
“Kami menghormati proses hukum dan akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Pemberantasan korupsi di BUMN telah menjadi prioritas sejak lama, seperti yang kita lakukan dalam kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan BUMN,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pengganti Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyebutkan bahwa keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Komisaris Utama Pertamina sebelum langkah selanjutnya diambil.
Langkah evaluasi dan reformasi ini diharapkan dapat membawa Pertamina ke arah tata kelola yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan energi terbesar di Indonesia. (antara)