BELITOGNEKSPRES.COM - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan manfaat dana haji bagi umat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah guna memperkuat tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah menjadi elemen penting dalam memperkokoh pengelolaan dana haji agar semakin diterima oleh masyarakat dan para pemangku kebijakan.
"Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana haji. Dengan sinergi yang kuat, kami ingin memastikan dana ini benar-benar memberikan dampak positif bagi umat Islam di Indonesia," ungkap Fadlul dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.
Langkah strategis ini menunjukkan komitmen BPKH dalam meningkatkan sistem pengelolaan dana haji, termasuk dengan menggandeng berbagai organisasi Islam. Kolaborasi semacam ini dinilai dapat memperluas jangkauan manfaat dana haji secara lebih merata dan berkeadilan.
BACA JUGA:Kemensos, Kemendikdasmen, dan BPS Sinkronisasi Data Guru Non-ASN untuk Bansos
BACA JUGA:Soal Kasus Pertamina: Prabowo Sebut Akan Bersihkan Tata Kelola Minyak Mentah dari Praktik Korupsi
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya optimalisasi dana haji melalui pendekatan produktif yang tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
"Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji harus terus dijaga. Oleh karena itu, penguatan sistem yang berkeadilan sangat diperlukan agar umat Islam semakin yakin menitipkan dana haji mereka ke BPKH," ujar Haedar.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar sistem pengelolaan dana haji terus mengalami perbaikan dan peningkatan.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan dana haji tidak hanya lebih transparan dan profesional, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam di Indonesia. (antara)