BELITONGEKSPRES.COM - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, baru-baru ini mengonfirmasi pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya sebuah video yang menampilkan pernyataan Hasto pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Novel menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terjadi dalam sebuah acara peluncuran buku dan orasi ilmiah oleh Prof. Sulistyowati Irianto di Universitas Indonesia (UI), sebagaimana disebutkan oleh Hasto dalam video tersebut.
"Memang benar, saya bertemu dengan Hasto di acara tersebut," ujar Novel kepada awak media pada Minggu, 23 Februari 2025.
Pertemuan itu berlangsung pada 7 Mei 2024. Dalam kesempatan singkat tersebut, Novel mengaku sempat melontarkan beberapa pertanyaan penting kepada Hasto, terutama terkait dugaan pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK serta penyingkiran sejumlah tokoh kunci di lembaga antirasuah itu.
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran: Pembangunan Jalan Baru Dihentikan pada 2025, Fokus pada Pemeliharaan
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah 2025 Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Peningkatan PAD
"Saya langsung menanyakan mengapa ada upaya pelemahan KPK lewat revisi UU dan penyingkiran tokoh-tokoh penting. Saya juga menyampaikan bahwa saya tahu Hasto memiliki hubungan dekat dengan Firli Bahuri, yang menurut saya, merusak integritas KPK," ungkap Novel.
Menurut Novel, Hasto menjawab pertanyaan tersebut secara singkat, mengingat situasi acara yang tidak memungkinkan untuk berdiskusi panjang lebar.
Menanggapi pertemuan tersebut, dalam video yang beredar, Hasto membantah tuduhan bahwa PDI Perjuangan berada di balik revisi UU KPK. Ia justru mengklaim bahwa segala hal negatif terkait pemerintahan Presiden Jokowi seringkali dilemparkan ke partainya dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya tegaskan kepada Mas Novel saat itu, segala hal buruk dari pemerintahan Jokowi kerap dilimpahkan kepada PDIP, padahal kenyataannya tidak demikian," ujar Hasto.
BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar Minta Penghulu Berperan dalam Menekan Angka Perceraian
BACA JUGA:Mendagri Tito Soroti Ketidakhadiran 47 Kepala Daerah dalam Retret di Akmil Magelang
Lebih lanjut, Hasto menuding bahwa revisi UU KPK bukan dirancang oleh PDIP, melainkan dilakukan demi melindungi kepentingan politik Presiden Jokowi, termasuk melancarkan langkah politik Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam Pilkada.
Namun, video yang beredar tersebut muncul di tengah situasi sensitif, hanya beberapa hari setelah KPK resmi menahan Hasto pada Kamis, 20 Februari. Penahanan ini terkait kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, serta dugaan upaya menghalangi penyidikan dalam kasus buronan Harun Masiku.
Sampai saat ini, sumber video tersebut belum diketahui secara pasti, namun kemunculannya menambah panasnya polemik seputar isu pelemahan KPK dan konflik internal di ranah politik nasional. (jawapos)