BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang terus meningkat. Salah satu solusi strategis yang terus didorong adalah percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas), yang dinilai dapat mengurangi beban impor LPG sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menekankan pentingnya percepatan proyek Jargas, khususnya di wilayah perkotaan dengan populasi padat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas domestik yang lebih luas akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang.
"Jargas tidak serta-merta menggantikan LPG, tetapi bisa mengurangi impor secara bertahap. Investasi awal memang besar, tetapi dalam lima tahun ke depan, penghematannya sudah mulai terlihat," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Indonesia saat ini masih harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton LPG per tahun akibat minimnya produksi dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menargetkan penguatan jaringan gas langsung ke rumah-rumah, sebagai bagian dari strategi gasifikasi nasional.
BACA JUGA:PHRI: Efisiensi Anggaran Ancam Industri Hotel dan Restoran, Potensi Kerugian Capai Rp24,8 Triliun
BACA JUGA:APBN 2025 Dihemat Rp306 Triliun, Ini 4 Pos yang Tidak Kena Kebijakan Efisiensi
"Pemerintah ingin mengoptimalkan Jargas agar konsumsi LPG impor bisa ditekan. Ini bagian dari solusi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan migas," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta.
Kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 yang menjadikan Jargas sebagai proyek strategis nasional. Dengan target pengurangan impor LPG hingga Rp2,64 triliun per tahun, pemerintah berharap implementasi Jargas dapat dilakukan lebih agresif di berbagai daerah.
Namun, tantangan dalam implementasi masih cukup besar, terutama terkait dukungan pemerintah daerah. Berly menyoroti bahwa perbedaan kebijakan dan kesiapan infrastruktur di berbagai daerah sering kali memperlambat proses pembangunan.
"Pemda harus lebih proaktif dalam mendukung proyek ini agar implementasinya bisa lebih cepat dan tepat sasaran," tambahnya.
Sejauh ini, total sambungan Jargas telah mendekati 1 juta sambungan rumah tangga (SR), dengan lebih dari 820 ribu SR dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan pengembangan sumber energi alternatif seperti propana (C3) dan butana (C4) sebagai langkah tambahan dalam menekan impor LPG.
Dengan percepatan pembangunan Jargas dan diversifikasi energi berbasis gas, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa depan. (jawapos)