JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Rencana pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 kini mengalami penundaan.
Proses pelantikan kepala daerah di wilayah Bangka Belitung (Babel), seperti Kabupaten Belitung, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah, tidak terpengaruh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, tanggal pasti pelantikan belum ditentukan, namun acara tersebut akan tetap diselenggarakan di Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota, sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), hingga adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang memindahkan status operasional ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
BACA JUGA:Mendagri Benarkan Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari 2025 Ditunda
"Selama belum ada Perpres yang mengatur perpindahan operasional ke IKN, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara dan menjadi Daerah Khusus Jakarta," ujar Tito di Jakarta, Jumat 31 Januari 2025.
Sebelumnya, Tito juga mengkonfirmasi bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang direncanakan pada 6 Februari 2025 terpaksa dibatalkan. Hal ini menyusul adanya hasil putusan sela yang akan dibacakan oleh MK pada 5 Februari 2025.
"Pelantikan yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 akan dibatalkan. Kami akan segera merencanakan pelantikan untuk menyamakan waktu dengan yang lainnya," jelas mantan Kapolri itu.
Meski demikian, Tito belum bisa memastikan kapan pelantikan akan berlangsung. Pemerintah masih menunggu rapat dengan Komisi II DPR yang dijadwalkan pada 3 Februari 2025.
BACA JUGA:Tunggu Putusan Sengketa Pilkada: Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari Berpotensi Mundur
Menteri Dalam Negeri itu juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara efisien.
Presiden akan menentukan tanggal pelantikan setelah mempertimbangkan aspek efisiensi dan keseragaman acara, termasuk pelantikan untuk daerah yang tidak terlibat sengketa maupun yang terkait dengan keputusan dismissal.
"Pak Prabowo ingin pelantikan dilakukan secara efisien, termasuk menyatukan acara untuk daerah yang tak bersengketa dan yang mengalami dismissal," tandas Tito. (Babel Pos)