BELITONGEKSPRES.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa sektor swasta selalu diberi ruang dan terbuka untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur, dan tidak ada monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Erick menjelaskan bahwa baik BUMN maupun perusahaan swasta memiliki peran penting dalam mendukung program-program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan infrastruktur.
"Ekonomi kita sekarang terbuka, begitu juga dengan kebijakan yang mengizinkan sektor swasta dan BUMN bekerja sama. Baik di sektor perbankan maupun infrastruktur, kita mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam program yang digagas oleh Bapak Presiden," ujar Erick di Jakarta pada Selasa.
Erick juga mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur, seperti jalan tol, sering kali melibatkan baik BUMN maupun sektor swasta, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak.
BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Lanjutkan Pengembangan Food Estate di Papua
BACA JUGA:Erick Thohir Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Tunggu Arahan Presiden Prabowo
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Erick menyebutkan bahwa salah satu fokus utama adalah menurunkan biaya logistik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur oleh siapa pun, baik itu sektor swasta maupun BUMN, harus difokuskan pada penyederhanaan sistem transportasi yang dapat mempermudah distribusi barang dan layanan.
"Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh siapa saja, baik swasta atau BUMN, penting dalam mendukung efisiensi logistik. Jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid, transportasi dan logistik harus berjalan dengan lancar," tambahnya.
Erick menilai bahwa sektor swasta dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan industri yang lebih beragam dan pasar yang lebih luas. Persaingan sehat antara BUMN dan swasta, menurutnya, akan menciptakan peluang bagi banyak pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Persaingan ini justru membawa manfaat bagi pasar yang lebih besar. Misalnya, dalam industri penerbangan, meskipun saat ini pasar kita sekitar 480 pesawat, jika ada pihak swasta yang menambah 200 pesawat, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat," jelas Erick.
BACA JUGA:Ketua Umum Lembaga Advokasi Petani Indonesia Dukung Pemanfaatan Hutan sebagai Cadangan Pangan
BACA JUGA:Menteri ESDM: Konsesi Gas di Indonesia Fokus pada Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Sebaliknya, Presiden berkomitmen untuk memberikan peran lebih besar kepada sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta. Tidak benar kalau saya menghentikan proyek infrastruktur, saya justru mendorong swasta untuk terlibat lebih banyak," ujar Presiden pada acara Musyawarah Nasional Kadin Indonesia pada 16 Januari.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa sektor swasta lebih efisien dan inovatif dalam mengelola proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. (antara)