BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028, menandai langkah besar dalam pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa berbagai persiapan sarana dan prasarana di IKN telah dilakukan untuk mendukung kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di lokasi baru tersebut.
“Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memulai aktivitas pemerintahan di IKN pada Agustus 2028. Sebagai langkah awal, mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan,” kata Basuki pada Sabtu, 19 Januari.
Selain itu, Otorita IKN kini mempercepat investasi di sektor perbankan guna membangun ekosistem ekonomi yang mendukung masyarakat IKN.
BACA JUGA:Polemik Pendanaan Program MBG: Pasha Ungu Kritik Penggunaan Dana Zakat
BACA JUGA:Kasus Korupsi Timah: Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Segera Disidangkan, Akankah Vonisnya Berbeda?
Beberapa bank besar, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, dan Bankaltimtara, telah dilibatkan dalam diskusi intensif untuk percepatan pembangunan kantor layanan jasa keuangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Basuki menjelaskan bahwa kantor layanan perbankan ini dirancang untuk mulai beroperasi pada kuartal I 2026.
Fasilitas tersebut akan menjadi bagian penting dalam memberikan layanan keuangan yang cepat, modern, dan inklusif bagi penduduk yang akan bermigrasi ke Nusantara.
“Layanan perbankan ini adalah elemen krusial untuk mendukung ekosistem masyarakat di IKN. Kami optimistis langkah ini akan mempercepat realisasi investasi di sektor perbankan sekaligus mendorong pengembangan IKN sebagai kota modern yang inklusif dan berorientasi masa depan,” ujar Basuki.
Pemindahan aktivitas pemerintahan dan pembangunan infrastruktur pendukung ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia, tidak hanya dari segi tata kota, tetapi juga ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Dengan target operasional perbankan yang jelas, pemerintah berharap migrasi masyarakat ke IKN dapat berjalan lebih lancar dan terencana. (beritasatu)