Bakamla Tingkatkan Edukasi untuk Cegah Perdagangan Orang di Wilayah Pesisir

BELITONGEKSPRES.COM - Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia, mengingat dampak serius yang ditimbulkannya. 

Untuk mencegah bertambahnya korban, Badan Keamanan Laut (Bakamla) aktif mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kegiatan sosialisasi di Banten, Senin, 14 Oktober.

Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama TNI Octavianus Budi Susanto, hadir dan menegaskan peran penting Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

Bakamla bertanggung jawab memastikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pesisir.

BACA JUGA:ESDM Siapkan Strategi Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Pengembangan Industri Gas Nasional

BACA JUGA:Peresmian Gedung AMANAH: Wujud Nyata Kepedulian Presiden Jokowi untuk Masa Depan Anak Muda Aceh

Octavianus juga menyoroti bahwa TPPO sering kali menargetkan Pekerja Migran Ilegal, yang merupakan masalah serius dan perlu penanganan yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. 

"Melibatkan masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait TPPO sangat penting dalam upaya pencegahan," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa TPPO sering terjadi karena faktor kesejahteraan yang rendah di beberapa wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. 

Program pemberdayaan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, yang sering bergantung pada kondisi cuaca, perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan alternatif peningkatan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Bakamla berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan keamanan di perairan Indonesia, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir tetap terjaga.  (jpc)