Ditengah Tuduhan Manipulasi, BPS: Data Inflasi yang Dihasilkan Akurat dan Independens

BELITONGEKSPRES.COM - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa perhitungan inflasi yang dilakukan oleh lembaganya dilakukan berdasarkan prinsip statistik yang ketat dan dijamin secara independen. Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap dugaan bahwa ada manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Kami memiliki metodologi yang sudah mengacu pada standar internasional. BPS berkomitmen untuk menjaga independensi dalam pengolahan dan pengumpulan data, tanpa intervensi dari pihak mana pun," jelas Amalia dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa.

Ia menekankan bahwa setiap langkah dalam pengumpulan data oleh BPS, mulai dari survei hingga pengolahan, dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Proses statistik tersebut juga melibatkan mekanisme penjaminan kualitas yang cermat, termasuk penentuan waktu, lokasi, dan target responden dalam survei harga konsumen.

"Angka yang dihasilkan oleh BPS tidak hanya dapat dipercaya tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari segi independensinya," tambahnya.

BACA JUGA:Pelaku Usaha Khawatir RPMK Mengancam Keberlangsungan Rokok Elektronik

BACA JUGA:Harga BBM Pertamax dan Dex Series Alami Penurunan di Oktober 2024

Menyangkut tudingan bahwa pasar murah digunakan sebagai alat manipulasi inflasi, Amalia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut adalah bagian dari upaya konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah.

“Operasi pasar murah adalah langkah nyata pemerintah untuk menstabilkan inflasi di daerah. Pembentukan harga yang kami survei sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar,” ungkapnya.

Dugaan adanya manipulasi data inflasi oleh pemerintah daerah muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah mungkin menggunakan strategi tertentu untuk memanipulasi angka inflasi.

Ia menjelaskan bahwa daerah yang berhasil menjaga inflasi akan memiliki kesempatan untuk menerima insentif dari pemerintah, sementara daerah yang gagal bisa mendapatkan sanksi. Hal ini memicu kepala daerah untuk mencari cara dalam menyusun angka inflasi mereka.

Salah satu strategi yang disebutkan adalah pelaksanaan pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul tidak mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya. (ant)