Beliadi: Defisit APBD Babel Bukan Hanya Karena Honorer

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) saat ini sedang menyoroti adanya temuan sebanyak 400 honorer atau tenaga PHL tidak aktif bekerja, namun menerima gaji pokok setiap bulan.

Tentu itu, menjadi sorotan bersama baik eksekutif maupun legislatif Babel. Apalagi anggaran APBD Babel sedang mengalami defisit.

Anggota DPRD Babel, Beliadi mengatakan, sangat mengapresiasi langkah mengoreksi rekan-rekan legislatif mengenai defisit anggaran APBD Babel dari adanya temuan honorer tersebut.

"Kita apresiasi itu, namun itu bukan kendala utama, itu hanya salah satu dari sekian banyak kendala yang terjadi," kata Beliadi, Minggu 29 September 2024.

BACA JUGA:Nama Beliadi Tak Diusulkan DPD Gerindra Jadi Pimpinan DPRD Babel, Ini Tanggapannya

Menurut Beliadi, adanya defisit di Babel itu faktor utamanya kasus timah, dan kedua sektor ekonomi lain tidak bertumbuh.

Maka ia menyarankan, jika tidak ingin terus-menerus defisit harus ada perubahan atau peralihan ekonomi dari timah ke sektor lain seperti pertanian, perikanan dan pedagangan lain.

"Akibat timah ini daya kemampuan masyarakat bayar pajak juga melemah, sehingga PAD tidak tercapai. Hasil pembayaran PKB tahun 2025 ada opsional sebanyak 65 persen akan diberikan kepada kabupaten dan kota," katanya.

Oleh karena itu, Beliadi mengajak semua rekan-rekan DPRD mendukung pihak eksekutif untuk menumbuhkan sektor ekonomi baru.

BACA JUGA:Pemprov Babel dan DPRD Sepakat Ajukan 500 PPPK dari 3.332 Tenaga Honorer

Ia mencontohkan, seperti sektor perkebunan yaitu sawit, lalu bagaimana perkebunan sawit digalakan menjadi perkebunan sawit rakyat dengan dibuatkan program-program itu. Selain itu, perkebunan lain, bagiamana petani mendapatkan pupuk subsidi melalui program.

"Begitu juga sektor perikanan bagaimana menggalakkan industri perikanan dan sektor perdagangan lainnnya," sebut Politisi Gerindra itu.

Kemudian Beliadi, menambahkan, guna mencari sektor PAD lain pengganti sektor pembayaran PKB pada Bakuda itu, ia terus mendorong agar upaya penambahan royalti dari 3 persen menjadi 10 persen dari PT Timah Tbk bisa segera terealisasi.

Selain itu, ia mendorong Pemprov Babel melakukan pengecekan dari produk turunan kelapa sawit tidak dapat bagi hasil dari CPO tapi juga produk lainnya.