Kementerian PUPR Pastikan Perumahan Subsidi Tetap Tersedia di IKN

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa perumahan subsidi yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah akan tetap tersedia di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah tetap ada," ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, di Jakarta, Selasa.

Endra menjelaskan bahwa IKN bukan hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga untuk masyarakat umum yang akan hidup berdampingan dengan para ASN di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus mendorong prinsip hunian berimbang di IKN.

"Prinsip hunian berimbang yang pernah kita terapkan tetap kita dorong," kata Endra.

BACA JUGA:Ringankan Beban APBN, DPR Sarankan Pertamina Naikkan Harga BBM Non Subsidi

BACA JUGA:Innova Zenix Hybrid Hadirkan Teknologi Bahan Bakar Flexy Fuel Bioetanol

Kebijakan hunian berimbang ini mengharuskan pengembang perumahan untuk membangun perumahan dengan komposisi yang seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana. 

Pola pembangunan ini diatur dalam rasio 1:2:3, dimana satu rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan wujud komitmen negara dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Penerapan konsep hunian berimbang di IKN diharapkan dapat membantu mengatasi backlog perumahan.

IKN mengusung konsep kota hijau, cerdas, dan layak huni (liveable). Oleh karena itu, pembangunan hunian berimbang di IKN juga harus mengadopsi konsep tersebut. 

BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Strategi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah

BACA JUGA:Ramai Soal PHK Massal di Industri Tekstil, Bahlil Ungkap Penyebabnya

Selain itu, tujuan dari pembangunan hunian berimbang ini adalah untuk menyediakan pilihan perumahan terjangkau bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN, termasuk bagi ASN yang ingin memiliki rumah sendiri.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Otorita IKN dalam menciptakan kawasan yang inklusif dan ramah masyarakat dengan memberikan pilihan hunian yang nyaman dan terjangkau. (ant)