Fezzi Tanggapi Laporan ke MK Pasca Pilkada Beltim: Itu Hak Konstitusi, Kami Tetap Pantau

fezzi tanggapi laporan ke mk pasca pilkada beltim: itu hak konstitusi, kami tetap pantau manggar, belitongekspres.com - ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) bekawan, fezzi uktolseja, menanggapi santai laporan ke mahkamah konstitusi (mk) yang diajukan tim hukum bebuat pasca pilkada beltim 2024. menurut fezzi uktolseja yang ketua dpc pdi perjuangan beltim, pengajuan laporan ke mk adalah bagian dari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap calon yang mengikuti pilkada.   "kalau terkait laporan (gugatan) ke mk, ya itu hak mereka. boleh-boleh saja. tapi yang perlu dicatat, di mk ada ketentuan ambang batas selisih suara sebesar 2 persen," ujar fezzi, saat ditemui wartawan, senin 9 desember 2024. ia juga mengungkapkan bahwa laporan sebelumnya oleh tim hukum paslon bebuat ke bawaslu kabupaten beltim terkait dugaan politik uang telah digugurkan. sebab, laporan itu tidak unsur tindak pidana pemilu. baca juga:ketua koni babel kagumi semangat pengurus cabor beltim, meski anggaran terbatas baca juga:anggaran hibah menyusut, koni beltim tetap fokus prestasi olahraga 2025 "kami sudah berdiskusi dengan tim hukum, baik dari paslon maupun pdi perjuangan. dengan selisih suara yang cukup jauh, 32 persen, dan laporan yang tidak ditindaklanjuti, rasanya tidak ada masalah. tapi tentu kami tetap memantau dan waspada," tambahnya.   fezzi menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana melakukan laporan balik terkait tuduhan yang ada. ia memilih untuk fokus pada stabilitas dan kelancaran proses pasca pilkada. "kami rasa tidak perlu lapor balik. kami anggap pilkada serentak di kabuaten beltim sudah selesai. sekarang tinggal menunggu bupati terpilih segera dilantik," jelasnya.   pria yang juga menjabat ketua dprd beltim itu menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat menerima hasil pilkada dengan lapang dada, demi kepentingan masyarakat.  baca juga:milad muhammadiyah ke-112, kompetisi marching band pulau belitung banjir talenta muda baca juga: tim hukum bebuat ajukan sengketa pilkada 2024 ke mk, bawaslu beltim nilai sebagai hak "kasihan masyarakat. kita ingin setelah pilkada, semua berjalan aman, damai, dan lancar. harapan kita, bupati terpilih nanti bisa segera bekerja dengan cepat dan tidak ada permasalahan lain," kata fezzi.   dengan proses pilkada yang sudah hampir selesai, fezzi berharap masyarakat dapat bersatu kembali dan mendukung pemimpin baru yang terpilih. ia optimis bahwa hasil pilkada beltim akan tetap sesuai dengan suara rakyat dan tidak berubah meski ada laporan ke mk.   "semoga semua berjalan lancar dan bupati terpilih bisa segera dilantik untuk memulai pekerjaannya melayani masyarakat," tutup fezzi. diberitakan sebelumnya, tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati  belitung timur (beltim) nomor urut 01, burhanudin-ali reza (bebuat), resmi mengajukan sengketa hasil pilkada 2024 ke mahkamah konstitusi (mk). baca juga:laporan dugaan money politik pilkada beltim 2024 dihentikan, bawaslu: tak memenuhi unsur baca juga:prioritas pembangunan 2025, dinas pupr beltim fokuskan infrastruktur dan hunian layak menanggapi langkah tim hukum bebuat yang mengajukan gugatan tersebut, ketua bawaslu kabupaten beltim danny sugara menilai hal itu sebagai hak masing-masing pihak. namun, danny sugara menekankan bahwa mahkamah konstitusi hanya menangani kasus yang melibatkan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (tsm).   “untuk dapat dikategorikan bersifat tsm (terstruktur, sistematis dan masif) pelanggaran harus mencakup minimal 50 persen wilayah kabupaten. itu menjadi dasar bagi mahkamah konstitusi untuk memproses laporan tersebut,” jelasnya, sabtu 7 desember 2024. danny berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu hasil keputusan dari mahkamah konstitusi terkait laporan yang diajukan.   baca juga:perkuat sinergi demi pembangunan daerah, dinas pupr beltim gandeng awak media baca juga:ada ancaman pasca pilkada beltim 2024, pengacara tegaskan masyarakat tidak boleh diintimidasi sementara itu, tim hukum paslon bebuat resmi mendaftarkan permohonan gugatan sengketa hasil pilkada ke mahkamah konstitusi (mk) pada jumat 6 desember 2024 malam. langkah ini dilakukan karena dugaan pelanggaran serius berupa politik uang yang disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan nomor urut 02, kamarudin muten (afa)-khairil anwar.  gugum ridho putra, selaku ketua tim hukum bebuat menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat terkait pembagian uang dan pemberian materi lainnya yang dilakukan tim pasangan afa untuk memengaruhi pemilih di hampir seluruh kecamatan di beltim. “kami memiliki bukti cukup bahwa tim afa (kamarudin muten-khairil anwar) membagi-bagikan uang secara masif. ini melanggar prinsip demokrasi yang jujur dan adil,” ujar gugum dalam siaran pers yang diterima belitong ekspres. baca juga:kpu beltim tetapkan hasil pilkada 2024, pasangan kamarudin-khairil unggul baca juga:pilkada 2024: tingkat partisipasi warga beltim tertinggi di babel pasangan kamarudin-khairil sebelumnya dinyatakan menang dengan selisih suara yang signifikan. namun, tim hukum bebuat menegaskan bahwa kemenangan tersebut tidak sah karena diduga diperoleh melalui praktik politik uang yang melanggar hukum.   “pelanggaran seperti ini tidak bisa dibiarkan. kami berharap mk bisa memberikan keadilan dengan memproses dan mengusut tuntas kasus ini,” tambah gugum.   dalam gugatan yang diajukan, tim hukum bebuat juga menyatakan bahwa seluruh bukti pelanggaran politik uang telah diproses di badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. hal ini menjadi dasar bagi mahkamah konstitusi untuk mengambil alih pemeriksaan kasus ini.

Tag

• # paslon bekawan
• # laporan paslon bebuat
• # laporan ke mk
• # gugatan pilkada
• # dugaan money politik
• # pilkada beltim 2024
• # fezzi uktolseja
• # pilkada 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•