Menko Polkam Apresiasi Kinerja KPK: Pemberantasan Korupsi dapat Membuat Ekonomi Indonesia Tumbuh Pesat

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, memberikan penghargaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upaya mereka dalam memerangi korupsi di Indonesia. 

Penghargaan tersebut disampaikan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin, 9 Desember. Menurutnya, KPK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan apresiasi saya kepada KPK yang terus-menerus berusaha melalui berbagai program, baik pencegahan maupun penindakan, demi terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi," ungkap Budi Gunawan, yang akrab disapa BG.

BG juga menyoroti pentingnya Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menggarisbawahi perlunya langkah-langkah pencegahan yang diikuti dengan tindakan tegas. 

Dia menilai bahwa inisiatif ini merupakan bagian krusial dari pemberantasan korupsi, serupa dengan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi judi online, narkoba, dan penyelundupan.

BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar: Masjid Negara IKN Ditargetkan Beroperasi Saat Idul Fitri 2025

BACA JUGA:Pedagang Es Teh Sunhaji Mohon Presiden Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah, Netizen Menduga Diintimidasi

"Apabila korupsi dapat diberantas, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin pesat karena anggaran dan investasi akan dikelola dengan lebih efektif. Hal ini juga akan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor," tambahnya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, BG mengungkapkan pembentukan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Kemenko Polkam berkolaborasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, serta berbagai kementerian dan lembaga untuk bersama-sama menanggulangi korupsi.

"Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan penindakan korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait," jelasnya. (jpc)