Ekonom Sarankan Pemerintah Perjelas Definisi Barang Mewah dalam kebijakan PPN

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 09 Dec 2024 - 19:57

Calon pembeli mengamati barang elektronik yang dijual di salah satu toko di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (3/12/2024). Menurut pengelola toko elektronik tersebut, penjualan berbagai barang elektronik jelang akhir tahun meningkat sekitar 22 persen dar-Syifa Yulinnas/aww.-ANTARA FOTO

Penerapan tarif yang lebih tinggi pada barang dengan nilai lebih tinggi dinilai lebih adil dan tidak membebani kelompok menengah ke bawah secara berlebihan.

2. Insentif untuk Produk Lokal

Pemerintah bisa memberikan insentif kepada produsen lokal yang memproduksi barang dengan alternatif serupa dari produk impor mewah, sehingga dapat membantu menciptakan pilihan yang lebih terjangkau dan mendukung industri lokal.

3. Pengawasan Ketat

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan PPN ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

"Pengawasan yang efektif akan memastikan penerapan pajak ini berjalan dengan adil dan tepat sasaran," kata Achmad.

Dengan pendekatan ini, ia yakin dampak negatif dari kebijakan kenaikan PPN bisa diminimalisir sambil tetap mendorong keadilan ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. (ant)

ekonom sarankan pemerintah perjelas definisi barang mewah dalam kebijakan ppn                             belitongekspres.com - ekonom dan pakar kebijakan publik dari upn veteran jakarta, achmad nur hidayat, mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kategori barang mewah dalam kebijakan pajak pertambahan nilai (ppn). 
ini dilakukan agar tidak ada kebingungan dan kesalahan dalam penerapan kebijakan yang bisa membebani kelompok menengah hingga bawah.
achmad menilai bahwa meskipun kebijakan ppn 12 persen ditujukan untuk kelompok barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, batasan yang masih ambigu bisa berujung pada tekanan ekonomi bagi kelompok menengah.
"definisi barang mewah harus ditentukan dengan tegas agar tidak membebani kelompok menengah yang mungkin bergantung pada barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau pekerjaan mereka," ujarnya di jakarta, senin.
baca juga:ansor stokis jadi salah satu pemasok kebutuhan masyarakat dan akselerasi bisnis umkm
baca juga:dukung pertumbuhan ekonomi, gp ansor luncurkan program ansor stokis untuk umkm
contoh yang ia berikan adalah barang elektronik berkualitas tinggi yang seringkali digunakan kelompok menengah untuk mendukung aktivitas pekerjaan. jika barang seperti ini dimasukkan dalam definisi barang mewah, maka kelompok tersebut bisa menghadapi kesulitan mengakses produk yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
"ini bisa memperlebar kesenjangan sosial dan kesenjangan akses digital di masyarakat," tambah achmad.
menurut achmad, kebijakan kenaikan tarif ppn menjadi 12 persen tidak hanya berdampak pada kelompok atas, tetapi juga akan memengaruhi seluruh lapisan ekonomi melalui spillover effect mekanisme di mana biaya yang meningkat pada kelompok barang mewah juga berdampak pada biaya hidup masyarakat umum.
contohnya, jika tarif ppn diterapkan pada kendaraan bermotor mewah, maka biaya logistik dan transportasi barang kebutuhan pokok juga bisa ikut meningkat, yang pada akhirnya membuat seluruh konsumen membayar lebih tinggi. tak hanya itu, kenaikan harga ini juga dapat menekan penjualan industri dan pedagang kecil.
achmad merekomendasikan beberapa strategi untuk mengurangi beban dari kebijakan ini:
baca juga:banggar dpr: ppn 12 persen bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adil dan efisien
baca juga:menaker yassierli pastikan upah minimum naik, berlaku mulai januari 2025 
1. perlunya tarif pajak progresif
penerapan tarif yang lebih tinggi pada barang dengan nilai lebih tinggi dinilai lebih adil dan tidak membebani kelompok menengah ke bawah secara berlebihan.
2. insentif untuk produk lokal
pemerintah bisa memberikan insentif kepada produsen lokal yang memproduksi barang dengan alternatif serupa dari produk impor mewah, sehingga dapat membantu menciptakan pilihan yang lebih terjangkau dan mendukung industri lokal.
3. pengawasan ketat
pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ppn ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
"pengawasan yang efektif akan memastikan penerapan pajak ini berjalan dengan adil dan tepat sasaran," kata achmad.
dengan pendekatan ini, ia yakin dampak negatif dari kebijakan kenaikan ppn bisa diminimalisir sambil tetap mendorong keadilan ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan