Kasus Korupsi Sertifikat Tanah, Dua Pejabat BPN Diadili

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 29 Jan 2024 - 22:17

Kedua Terdakwa di Pengadilan Tipikor Pangkalpiang -dok---

BELITONGEKSPRES.COM, PANGKALPINANG - Dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Barat (Babar) ikut terseret dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) sertifikat tanah transmigrasi di Jebus tahun 2021.

Kedua mantan Pejabat BPN Bangka Barat itu adalah Helki Mailan selaku Kasi Penataan Pertanahan dan Sandhi Prisetiyo selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah. Mereka berdua diadili di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin 29 Januari 2024.

Dalam sidang JPU Kejari Bangka Barat memaparkan beberapa peran dari para terdakwa. Terdakwa Helki Mailan berperan melakukan pengukuran bidang tanah di kawasan transmigrasi desa jebus.

Sebelum dilakukan pengukuran, memang telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek di wilayah transmigrasi bersama pihak Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat. Hasillnya, teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah.

Pada saat itu terdakwa Helki dan Sandhi Prisetiyo ternyata tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi dengan sebenarnya. Tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui mereka, hanya berdasarkan keterangan lisan dari terpidana Ariandi Pramana alias Bom Bom.

Terungkap, proses identifikasi juga hanya berdasarkan data yang dikirim Dinas Trasmigrasi Bangka Barat, yaitu, berupa KK dan KTP. Di mana usulan awal hanya 68 KK, kemudian ada penambahan. Data-data tersebut dikirm oleh Bom Bom, Slamet Taryana dan Ridho Firdaus.

Selanjutnya, terdakwa Helki menyiapkan blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek.

Berkas tersebut kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigran. Setelah dilengkapi, berikutnya dikembalikan lagi kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat.

Sebenarnya terdakwa Helki dan Sandhi telah mengetahui adanya usulan permohonan penerbitan sertifikat warga transmigrasi Desa Jebus yang awalnya hanya 68 KK.

Akan tetapi, terkait ada penambahan usulan atas nama istri-istri warga trans, Sandhi menerangkan pada waktu penelitian lapangan terdapat penambahan menjadi 71 KK.

kasus korupsi sertifikat tanah, dua pejabat bpn diadili                            belitongekspres.com, pangkalpinang - dua mantan pejabat badan pertanahan nasional (bpn)  bangka barat (babar) ikut terseret dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sertifikat tanah transmigrasi di  jebus tahun 2021.
kedua mantan pejabat bpn bangka barat itu adalah helki mailan selaku kasi penataan pertanahan dan sandhi prisetiyo selaku fungsional substansi landreform dan pemberdayaan tanah. mereka berdua diadili di pengadilan tipikor pangkalpinang, senin 29 januari 2024.
dalam sidang jpu kejari bangka barat memaparkan beberapa peran dari para terdakwa. terdakwa helki mailan berperan melakukan pengukuran bidang tanah di kawasan transmigrasi desa jebus.
sebelum dilakukan pengukuran, memang telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek di wilayah transmigrasi bersama pihak dinas trasmigrasi kabupaten bangka barat.  hasillnya, teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah. 
pada saat itu terdakwa helki dan sandhi prisetiyo ternyata tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi dengan sebenarnya. tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui mereka, hanya berdasarkan keterangan lisan dari terpidana ariandi pramana alias bom bom.
baca juga:pj gubernur babel tinjau persiapan pembangunan dua pelabuhan
baca juga:kpu babel perketat pegawasan distribusi logistik di pulau terpencil
terungkap, proses identifikasi juga hanya berdasarkan data yang dikirim dinas trasmigrasi bangka barat, yaitu, berupa kk dan ktp. di mana usulan awal hanya 68 kk, kemudian ada penambahan. data-data tersebut dikirm oleh bom bom, slamet taryana dan ridho firdaus.
selanjutnya, terdakwa helki menyiapkan blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek.
berkas tersebut kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigran. setelah dilengkapi, berikutnya dikembalikan lagi kepada pihak bpn kabupaten bangka barat. 
sebenarnya terdakwa helki dan sandhi telah mengetahui adanya usulan permohonan penerbitan sertifikat warga transmigrasi desa jebus yang awalnya hanya 68 kk.
akan tetapi,  terkait ada penambahan usulan atas nama istri-istri warga trans, sandhi menerangkan pada waktu penelitian lapangan terdapat penambahan menjadi 71 kk. 
baca juga:babel berhasil wujud bbm subsidi yang tepat sasaran
baca juga:kasihan! bocah 9 tahun meninggal diterkam buaya
penambahan itu dikarenakan pada saat survei di lapangan ditunjukan oleh bom bom terkait subjek dan objek warga transmigrasi dalam kegiatan redistribusi tanah.
lantas, dari hasil tersebut didapat sebanyak 426 bidang tanah dengan 71 kk, kemudian pihak dinas transmigrasi  berjanji kepada terdakwa helki dan sandhi  bakal memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan kk tersebut. 
lebih lanjut, pada saat rapat panitia pertimbangan landreform, pihak bpn kabupaten bangka barat ternyata tidak pernah membahas terkait 68 kk untuk warga transmigran tersebut.
saat rapat ppl hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di bangka barat dan khususnya wilayah jebus terdapat 488 bidang tanah. yaitu untuk transmigrasi sebanyak 426 bidang dan untuk pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 bidang.
perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:kasus korupsi timah babel, penetapan tersangka dari kejagung ditunggu
baca juga:terjerat kasus korupsi timah, adik bos aon masuk lapas
itu sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
untuk diketahui, kasus tipikor sertifikat tanah transmigarasi ini sebelumnya majelis hakim telah memvonis 6 terdakwa dengan hukuman 4 tahun dan 2 bulan penjara. para terdakwa juga divonis pidana denda sebesar rp 200 juta sibsider 2 bulan kurungan.  
masing-masing terdakwa antara lain, slamet taryana selaku mantan kabid transmigrasi dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi pemkab bangka barat.  
ridho firdaus, selaku kasi penyiapan dan pembangunan pemukiman transmigrasi, elyna rilnamora purba selaku subkoordinator pengembangan kawasan transmigrasi) dan ariandi pramana alias bom bom, selaku honorer dinas transmigrasi. 
kemudian hendry, selaku mantan kades jebus dan ansori mantan honorer kantor bpn bangka barat. adapun kerugian negara dalam pusaran perkara tipikor sertifikat tanah ini mencapai senilai rp 5.468.860.000.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan