Mendagri Tito Karnavian Dukung Bawaslu Tindak ASN yang Tak Netral dalam Pilkada 2024

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmennya untuk mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024.

Tito menyampaikan hal ini setelah menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Kompleks Perumahan Widya Candra III, Kelurahan Senayan, Jakarta, pada Rabu. Menurutnya, Bawaslu memiliki beberapa opsi dalam menangani pelanggaran netralitas ASN selama proses Pilkada.

Ia menjelaskan, pertama, Bawaslu bisa melakukan investigasi dan menyelidiki dugaan ketidaknetralan ASN. Jika ditemukan bukti pelanggaran, Bawaslu bisa merekomendasikan ASN tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kedua, Bawaslu juga dapat mengatur sanksi atau melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan. Ketiga, bila ditemukan unsur pidana, Bawaslu bisa mengirimkan laporan pelanggaran kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung.

BACA JUGA:Ini Cara Akses Hasil Real Count Pilkada 2024 di Situs Resmi KPU

BACA JUGA:Mendikdasmen: Guru Honorer Bersertifikasi Terima Tambahan Rp2 Juta, Guru ASN 1 Kali Gaji Pokok

Tito menegaskan bahwa jika Bawaslu bersikap tegas, hal ini dapat memberikan efek jera bagi ASN yang melanggar aturan netralitas. Ia juga mengungkapkan bahwa Kemendagri, sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran Pilkada, termasuk dengan menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang diperlukan.

Tito menambahkan, Kemendagri juga mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pilkada yang sukses, dengan fokus pada aspek keamanan, logistik, dan daftar pemilih potensial. Selain itu, ia berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

Untuk itu, Tito mengungkapkan komitmennya untuk membuka ruang evaluasi bersama penyelenggara pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperbaiki penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. (ant)