Sidang Korupsi Timah: Revisi Angka Kerugian Negara Turun Jadi Rp150 Triliun, Ada Apa?

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 17 Nov 2024 - 23:21

Guru besar yang juga ahli lingkungan Fakultas Kehutanan IPB Prof Bambang Hero Saharjo saat memaparkan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang timah di Provinsi Kepulauan Babel, Senin 19 Februari 2024--(ANTARA/Laily Rahmawaty)

sidang korupsi timah: revisi angka kerugian negara turun jadi rp150 triliun, ada apa?                            belitongekspres.com - sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah di iup pt timah periode 2015-2022 di pengadilan tipikor jakarta pusat kembali menyita perhatian.
kali ini, angka kerugian negara akibat korupsi timah di bangka belitung (babel) yang sebelumnya diperkirakan mencapai rp 271 triliun mengalami perubahan signifikan.
prof bambang hero saharjo, ahli lingkungan dari institut pertanian bogor (ipb) yang perhitungannya menjadi acuan dalam kasus ini, merevisi estimasi kerugian menjadi rp150 triliun.
awalnya, kerugian negara skandar korupsi ini dilaporkan mencapai rp 300 triliun, jika ditambah dengan perhitungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
baca juga:skandal korupsi timah babel: benarkah kerugian negara capai rp 300 triliun? ini jawaban bpkp
namun, bpkp tetap mengacu pada estimasi awal yang mengadopsi hitungan prof bambang. perubahan ini turut memengaruhi berita acara pemeriksaan (bap), yang direvisi setelah adanya konfrontasi dengan pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) provinsi bangka belitung.
revisi bap tersebut didasarkan pada pembaruan data mengenai luas kawasan hutan yang terdampak, yang secara langsung memengaruhi perhitungan kerugian lingkungan.
“perubahan ini berdampak besar pada angka kerugian lingkungan yang sebelumnya disampaikan,” ungkap andy novi nababan, penasihat hukum thamron alias aon, dalam persidangan di pengadilan tipikor jakarta pada jumat, 15 november 2024.
perubahan angka kerugian ini memunculkan berbagai spekulasi dan sorotan, terutama terkait keakuratan perhitungan dampak lingkungan yang dihadirkan dalam proses hukum tersebut.
baca juga:dpr pertanyakan aktor utama korupsi timah, jaksa agung: para tersangka masih tutup mulut
oleh sebab itu, perbedaan signifikan antara perhitungan kerugian yang disampaikan oleh prof bambang hero dan bpkp menjadi salah satu sorotan utama dalam persidangan kasus ini.
prof bambang menyatakan bahwa angka rp 150 triliun hanya mencakup kerugian lingkungan pada periode 2019-2020. sementara itu, bpkp memasukkan sejumlah komponen tambahan yang dianggapnya tidak sepenuhnya akurat.
“kerugian lingkungan pada periode 2019-2020 hanya sebesar rp 150 triliun. kami melihat adanya komponen dalam laporan bpkp yang perlu ditinjau kembali karena kemungkinan mengandung data yang tidak riil,” jelas andy novi nababan, penasihat hukum terdakwa.
ketidaksesuaian ini memunculkan diskusi lebih lanjut mengenai metodologi perhitungan dan keabsahan data yang digunakan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di babel ini.
baca juga: kakek bersama keluarga dituduh nambang timah tanpa izin, tim pembela minta keadilan
terus jadi perdebatan
perbedaan angka kerugian dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor tata niaga komoditas timah di iup pt timah tahun 2015-2022 terus memicu polemik dalam perkembangan kasus.
dengan total kerugian negara yang disebut-sebut mencapai lebih dari rp 300 triliun, angka rp 271 triliun dari perhitungan prof bambang hero saharjo, ahli lingkungan dari ipb, menjadi pusat perhatian.
isu ini semakin pelik ketika hakim mempertanyakan rincian iup (izin usaha pertambangan) yang dihitung oleh prof bambang. ternyata, data yang dia gunakan mencakup seluruh iup, bukan hanya milik pt timah.
“dari 88.900 bukaan, ada berapa yang milik pt timah? tapi dalam laporan kerugian, saudara tidak memisahkan mana yang pt timah dan non-pt timah?” tanya hakim dalam persidangan.
baca juga:sidang korupsi aon: status pt timah sebagai anak bumn, termasuk kerugian negara?
ketika diminta menjelaskan metode perhitungannya, jawaban prof bambang justru mencengangkan.
“aduh, saya malas jawabnya, yang mulia,” ucapnya singkat, membuat suasana ruang sidang semakin tegang.
pernyataan ini menambah keraguan terhadap akurasi dan transparansi perhitungan kerugian yang disampaikan, menjadikan perdebatan ini jauh dari selesai.
jawaban prof bambang hero dalam persidangan justru semakin memunculkan pertanyaan besar mengenai metode perhitungan yang selama ini dijadikan acuan dalam kasus ini.
keragu-raguan pun timbul, khususnya terkait keseriusan dan kredibilitas sang ahli dalam menyusun laporan yang sangat penting untuk proses hukum ini.
baca juga:kpai sorot aktivitas tambang timah dekat slb manggar beltim, proses belajar anak terganggu
prof bambang mengandalkan citra satelit dari citra landsat 8/9 dan sentinel-2 periode 2015–2023 untuk menghitung luas galian tambang timah di bangka belitung.
namun, kedua jenis citra tersebut memiliki resolusi spasial hanya 10 hingga 30 meter, yang dinilai kurang akurat untuk analisis detail seperti ini.
salah satu kelemahan mencolok dalam laporan tersebut adalah tidak adanya pemisahan antara iup milik pt timah dan iup lain di wilayah bangka belitung.
ketika dipertanyakan oleh kuasa hukum mengapa perhitungan tersebut tidak membedakan secara spesifik kedua jenis iup tersebut, prof bambang gagal memberikan penjelasan yang memadai, bahkan menunjukkan sikap yang terkesan kurang serius.
baca juga:anak bos timah dituntut 16 tahun dinilai berlebihan, pengacara seret dua nama lain
total luas galian yang dihitung mencapai 88.900,462 hektare di seluruh provinsi, yang mencakup izin-izin tambang lain yang sebenarnya tidak relevan dengan kasus pt timah. pendekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan akurasi data yang digunakan.
kuasa hukum juga menyoroti bahwa laporan tersebut tidak melakukan pemisahan atau clustering antara iup yang relevan dengan pt timah dan yang tidak. akibatnya, kerugian negara yang diajukan dalam laporan terkesan menyamaratakan seluruh iup di wilayah tersebut.
pendekatan yang tidak jelas ini berpotensi menciptakan kesalahan serius dalam perhitungan. sehingga beban kerugian tampak seolah-olah harus ditanggung oleh seluruh pemilik iup di babel bukan hanya pihak-pihak yang relevan dengan kasus ini. (babel pos)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan