Skandal Korupsi Timah Babel: Benarkah Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun? Ini Jawaban BPKP

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 14:23

Skandal Korupsi Timah Babel: Benarkah Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun? Ini Jawaban BPKP-Ist-

BELITONGEKSPRES.COM - Angka kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat kasus korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah 2015-2022 benar-benar membuat heboh.

Awalnya, publik dikejutkan dengan angka Rp 271 triliun yang disebut-sebut sebagai kerugian lingkungan akibat pengelolaan timah yang tidak berkelanjutan.

Angka ini dihitung oleh seorang ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, setelah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian melonjak menjadi Rp 300 triliun.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang selama ini dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, kini berada dalam sorotan nasional akibat skandal ini. Namun, apakah angka fantastis ini benar-benar valid? Mari kita telusuri.

"Adopsi" Angka Kerugian, Bukan Perhitungan Sendiri?

Dalam sidang lanjutan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu 13 November 2024, saksi ahli dari BPKP Suaedi, memberikan kesaksian yang memancing pertanyaan besar.

Hakim Alfis Setyawan bertanya, apakah angka kerugian negara Rp 271 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan BPKP? Suaedi menjawabnya.

"Bukan, Yang Mulia. Angka tersebut diadopsi dari perhitungan ahli lingkungan hidup," kata Suaedi.

Lalu, apa sebenarnya dasar perhitungan tersebut? Ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, sebelumnya menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat kerusakan hutan di Babel mencapai Rp 271 triliun.

Namun sayangnya hingga kini validitas angka ini masih menjadi perdebatan, terutama karena prosedur penghitungan BPKP memiliki standar operasional yang sangat ketat.

SOP BPKP: Mengapa Bisa Melenceng?

Penasihat hukum terdakwa Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih, menilai bahwa langkah BPKP dalam kasus ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Deputi BPKP Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024.

skandal korupsi timah babel: benarkah kerugian negara capai rp 300 triliun? ini jawaban bpkp                            belitongekspres.com - angka kerugian negara yang mencapai rp 300 triliun akibat kasus korupsi tata niaga timah di iup pt timah 2015-2022 benar-benar membuat heboh.
awalnya, publik dikejutkan dengan angka rp 271 triliun yang disebut-sebut sebagai kerugian lingkungan akibat pengelolaan timah yang tidak berkelanjutan.
angka ini dihitung oleh seorang ahli lingkungan dari institut pertanian bogor (ipb). namun, setelah melibatkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), total kerugian melonjak menjadi rp 300 triliun.
provinsi kepulauan bangka belitung (babel), yang selama ini dikenal sebagai penghasil timah terbesar di indonesia, kini berada dalam sorotan nasional akibat skandal ini. namun, apakah angka fantastis ini benar-benar valid? mari kita telusuri.
baca juga:dpr pertanyakan aktor utama korupsi timah, jaksa agung: para tersangka masih tutup mulut
"adopsi" angka kerugian, bukan perhitungan sendiri?
dalam sidang lanjutan korupsi timah di pengadilan tipikor jakarta pusat rabu 13 november 2024, saksi ahli dari bpkp suaedi, memberikan kesaksian yang memancing pertanyaan besar.
hakim alfis setyawan bertanya, apakah angka kerugian negara rp 271 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan bpkp? suaedi menjawabnya.
"bukan, yang mulia. angka tersebut diadopsi dari perhitungan ahli lingkungan hidup," kata suaedi.
lalu, apa sebenarnya dasar perhitungan tersebut? ahli lingkungan ipb, bambang hero saharjo, sebelumnya menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat kerusakan hutan di babel mencapai rp 271 triliun.
baca juga: kakek bersama keluarga dituduh nambang timah tanpa izin, tim pembela minta keadilan
namun sayangnya hingga kini validitas angka ini masih menjadi perdebatan, terutama karena prosedur penghitungan bpkp memiliki standar operasional yang sangat ketat.
sop bpkp: mengapa bisa melenceng?
penasihat hukum terdakwa mochtar riza pahlevi, junaedi saibih, menilai bahwa langkah bpkp dalam kasus ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang diatur dalam peraturan deputi bpkp bidang investigasi nomor 2 tahun 2024.
menurut aturan tersebut, auditor harus melakukan analisis mendalam dan memastikan kesepahaman dengan tenaga ahli yang dilibatkan.
akan tetapi, di persidangan, terungkap bahwa ahli bpkp tidak mengetahui detail perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan oleh ahli dari ipb. hasilnya? angka rp 271 triliun itu hanya “diadopsi” tanpa komunikasi yang cukup.
baca juga:sidang korupsi aon: status pt timah sebagai anak bumn, termasuk kerugian negara?
"seharusnya, ada komunikasi intensif untuk mencegah salah tafsir atau kesalahan dalam mengadopsi hasil kerja ahli lingkungan," ujar junaedi.
kerugian lingkungan atau administrasi?
selain kerugian lingkungan, bpkp menambahkan komponen kerugian lain sehingga totalnya mencapai rp 300 triliun. namun, pertanyaan besar tetap ada: apakah angka ini mencerminkan kerugian negara secara nyata, atau hanya asumsi berdasarkan perhitungan lingkungan?
junaedi juga menyoroti bahwa penghitungan yang tidak sesuai prosedur bisa menjadi celah dalam kasus ini. jika validitas kerugian tidak bisa dipastikan, bagaimana bisa angka fantastis ini dipakai untuk menghukum para terdakwa?
babel: dari surga timah ke pusat skandal
kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng nama bangka belitung sebagai pusat tambang timah di indonesia. banyak pihak kini mendesak transparansi dalam perhitungan kerugian dan menuntut pengungkapan aktor utama di balik skandal ini.
baca juga:anak bos timah dituntut 16 tahun dinilai berlebihan, pengacara seret dua nama lain
apakah kerugian rp 300 triliun ini nyata, atau hanya hasil perhitungan yang "kurang valid"? satu hal yang pasti, kasus ini telah membuka mata publik tentang pentingnya pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab di masa depan.
kesimpulan
kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akurasi dalam menghitung kerugian negara adalah kunci. publik kini menunggu langkah hukum berikutnya dan berharap semua pihak yang terlibat dalam skandal tata niaga timah ini diungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. lantas, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini?

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 17 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan