Skandal Korupsi Timah Babel: Benarkah Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun? Ini Jawaban BPKP

Menurut aturan tersebut, auditor harus melakukan analisis mendalam dan memastikan kesepahaman dengan tenaga ahli yang dilibatkan.

Akan tetapi, di persidangan, terungkap bahwa ahli BPKP tidak mengetahui detail perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan oleh ahli dari IPB. Hasilnya? Angka Rp 271 triliun itu hanya “diadopsi” tanpa komunikasi yang cukup.

BACA JUGA:Sidang Korupsi Aon: Status PT Timah sebagai Anak BUMN, Termasuk Kerugian Negara?

"Seharusnya, ada komunikasi intensif untuk mencegah salah tafsir atau kesalahan dalam mengadopsi hasil kerja ahli lingkungan," ujar Junaedi.

Kerugian Lingkungan atau Administrasi?

Selain kerugian lingkungan, BPKP menambahkan komponen kerugian lain sehingga totalnya mencapai Rp 300 triliun. Namun, pertanyaan besar tetap ada: Apakah angka ini mencerminkan kerugian negara secara nyata, atau hanya asumsi berdasarkan perhitungan lingkungan?

Junaedi juga menyoroti bahwa penghitungan yang tidak sesuai prosedur bisa menjadi celah dalam kasus ini. Jika validitas kerugian tidak bisa dipastikan, bagaimana bisa angka fantastis ini dipakai untuk menghukum para terdakwa?

Babel: Dari Surga Timah ke Pusat Skandal

Kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng nama Bangka Belitung sebagai pusat tambang timah di Indonesia. Banyak pihak kini mendesak transparansi dalam perhitungan kerugian dan menuntut pengungkapan aktor utama di balik skandal ini.

BACA JUGA:Anak Bos Timah Dituntut 16 Tahun Dinilai Berlebihan, Pengacara Seret Dua Nama Lain

Apakah kerugian Rp 300 triliun ini nyata, atau hanya hasil perhitungan yang "kurang valid"? Satu hal yang pasti, kasus ini telah membuka mata publik tentang pentingnya pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab di masa depan.

Kesimpulan

Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akurasi dalam menghitung kerugian negara adalah kunci. Publik kini menunggu langkah hukum berikutnya dan berharap semua pihak yang terlibat dalam skandal tata niaga timah ini diungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lantas, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini?