Kemenkumham: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Dinilai Terburu-buru, Kemenkes Tidak Libatkan 4 Kementerian Terkait

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 19:00

Ilustrasi kemasan rokok polos (Freepik)--

Diketahui, public hearing Kemenkes untuk RPMK hanya dilakukan satu kali dengan jumlah undangan yang tidak berimbang, di mana pihak terdampak hanya merupakan minoritas. Setelah itu, tidak ada jadwal resmi untuk public hearing lanjutan yang menanggapi masukan dari berbagai pihak.

Syaiful juga memperingatkan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat memicu meningkatnya produk ilegal. Ia menekankan pentingnya mencari solusi yang nyaman bagi semua pihak, dengan tujuan akhir bukan hanya untuk membatasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Nikodemus Lupa dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat merugikan hubungan antara buruh dan industri. Ia menegaskan perlunya mempertahankan hak-hak pekerja dan menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan tersebut.

"Minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi ini dapat menyebabkan gejolak di kalangan pekerja," katanya. Ia meminta Kemenkes untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan pihak-pihak terdampak dan menghapus pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 maupun RPMK.

Roberia dari Kemenkumham menekankan pentingnya mengakomodasi aspirasi dari semua pihak yang terdampak, agar tujuan pembuatan peraturan benar-benar mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat. "Kami berkomitmen untuk memahami tujuan dari setiap kebijakan, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan," tutupnya. (jpc)

kemenkumham: kebijakan kemasan rokok polos dinilai terburu-buru, kemenkes tidak libatkan 4 kementerian terkait                            belitongekspres.com - menteri kesehatan, budi gunadi sadikin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjalin diskusi dengan pelaku usaha terkait kontroversi kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (rpmk) yang merupakan turunan dari pp nomor 28 tahun 2024.
namun, dalam proses ini, ironisnya, beberapa kementerian penting tidak dilibatkan. kementerian-kementerian tersebut meliputi kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kementerian ketenagakerjaan.
kementerian hukum dan ham juga menggarisbawahi bahwa proses penyusunan kebijakan ini terasa terburu-buru, sementara banyak masukan dari pihak yang terkena dampak belum mendapatkan perhatian yang memadai. menurut menkes budi, pihaknya tengah mengkaji kebijakan ini dan mengundang berbagai asosiasi untuk berdiskusi mengenai aturan tersebut.
"memang kami sedang mengkaji hal ini. kami mengajak mitra bisnis untuk berdiskusi," katanya baru-baru ini.
baca juga:jokowi: faktor skema fob jadi penyebab mahalnya harga beras di indonesia
baca juga:menteri esdm siap tindak tegas tambang yang langgar kaidah pertambangan
sementara itu, direktur industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar dari kementerian perindustrian, merrijantij punguan pintaria, menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pembahasan kebijakan. ia berharap rpmk bisa didiskusikan kembali dengan partisipasi yang lebih luas.
"kebijakan harus mampu mencapai konsensus yang berarti, meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak," ujarnya. merri juga menyoroti bahwa standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan dari kemenperin, namun sayangnya, mereka tidak diikutsertakan dalam public hearing yang dilakukan oleh kemenkes.
senada dengan itu, angga handian putra dari kementerian perdagangan menyatakan bahwa pihaknya belum terlibat dalam penyusunan rpmk dan mengingatkan bahwa kemasan rokok polos tanpa merek dapat memengaruhi hak-hak para pengusaha dan perdagangan internasional.
"kebijakan ini dapat mengganggu hak-hak pedagang dan perlu studi ilmiah lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya," tegasnya. angga juga menekankan bahwa struktur perdagangan indonesia berbeda dengan negara lain, yang memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati.
baca juga:groundbreaking tahap delapan, investasi asing rp1,15 triliun mulai masuk ke ikn
baca juga:ekonom uob: proyeksi pertumbuhan ekonomi ri dekati 6 persen dengan akselerasi kebijakan yang tepat
syaifullah agam dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menambahkan bahwa suara dari berbagai stakeholder, baik yang pro maupun kontra, sangat penting. dia mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap industri kreatif yang sudah tertekan.
"public hearing harus melibatkan semua pihak terkait dan langkah ke depannya harus jelas. ini penting untuk memastikan semua pihak terdampak terlibat," ungkapnya.
diketahui, public hearing kemenkes untuk rpmk hanya dilakukan satu kali dengan jumlah undangan yang tidak berimbang, di mana pihak terdampak hanya merupakan minoritas. setelah itu, tidak ada jadwal resmi untuk public hearing lanjutan yang menanggapi masukan dari berbagai pihak.
syaiful juga memperingatkan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat memicu meningkatnya produk ilegal. ia menekankan pentingnya mencari solusi yang nyaman bagi semua pihak, dengan tujuan akhir bukan hanya untuk membatasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
baca juga:roadmap hilirisasi nikel: indonesia siap dominasi pasar baterai dan stainless steel
baca juga:bandara ikn akan berubah status jadi komersil, siap layani penerbangan umum termasuk haji & umroh
di sisi lain, nikodemus lupa dari kementerian ketenagakerjaan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat merugikan hubungan antara buruh dan industri. ia menegaskan perlunya mempertahankan hak-hak pekerja dan menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan tersebut.
"minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi ini dapat menyebabkan gejolak di kalangan pekerja," katanya. ia meminta kemenkes untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan pihak-pihak terdampak dan menghapus pasal-pasal bermasalah dalam pp 28/2024 maupun rpmk.
roberia dari kemenkumham menekankan pentingnya mengakomodasi aspirasi dari semua pihak yang terdampak, agar tujuan pembuatan peraturan benar-benar mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat. "kami berkomitmen untuk memahami tujuan dari setiap kebijakan, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan," tutupnya. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan