BPH Migas Nyatakan Siap Dukung Transisi BBM Rendah Emisi di Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Dalam upaya mendukung kebijakan energi ramah lingkungan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kesiapannya untuk mendukung peralihan menuju bahan bakar minyak (BBM) rendah emisi. 

Menurut Yapit Sapta Putra, Anggota Komite BPH Migas, pihaknya akan menunggu peraturan menteri terkait sebelum mengeluarkan kebijakan pendukung. 

"Kami siap mendukung kebijakan BBM ramah lingkungan, dan akan menyiapkan regulasi yang diperlukan agar BBM ramah lingkungan bisa masuk dalam daftar BBM yang menerima subsidi atau kompensasi pemerintah," ungkap Yapit dalam kunjungan kerja bersama Komisi VII DPR di Makassar pada 20 September.

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan distribusi BBM rendah sulfur di tengah meningkatnya perhatian terhadap energi bersih. 

BACA JUGA:Dukung NZE 2060: PLN dan PGE Bersinergi Dalam Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

BACA JUGA:Strategi Kementerian ESDM di Sektor Migas untuk Mengurangi Ketergantungan Impor

Yapit juga menekankan pentingnya menjaga pasokan BBM menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan. Ia berharap badan usaha terkait sudah memperhitungkan kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2024.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060. 

Ia menyebutkan substitusi BBM dengan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioetanol sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan menurunkan emisi karbon.

Andi juga berharap perusahaan-perusahaan yang diberi mandat pemerintah dapat beradaptasi dengan tren global energi bersih, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai anggota Komisi VII DPR RI dan pejabat terkait dari Kementerian ESDM serta pemerintah daerah Sulawesi Selatan, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong penggunaan energi rendah karbon. (ant)