Bahas Masalah PT Foresta, Pj Bupati Bakal Adakan Pertemuan Upaya Mediasi

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 15 Jan 2024 - 22:06

Rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Belitung terkait permasalahan PT Foresta Lestari Dwikarya, Senin 15 Januari 2024--

bahas masalah pt foresta, pj bupati bakal adakan pertemuan upaya mediasi                            belitongekspres.com, tanjungpandan - pemerintah kabupaten (pemkab) belitung menggelar rapat koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) belitung terkait permasalahan pt foresta lestari dwikarya.
rapat tersebut merupakan tindaklanjuti dari tuntutan aksi damai massa forum perjuangan masyarakat belantu (fpmb) membalong di kantor dprd kabupaten belitung pada selasa 9 januari 2024 lalu.
rapat bersama ini dipimpin langsung pj bupati belitung yuspian didampingi ketua dprd belitung ansori dan anggota forkopimda serta beberapa organisasi perangkat daerah (opd) terkait di ruang rapat bupati, senin 15 januari 2024.
pj bupati belitung yuspian mengatakan, mereka berinisiatif melaksanakan rapat dengan forkopimda dan beberapa opd. selain itu, rapat tersebut sekaligus silahturahmi dengan forkopimda belitung.
"dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap pt foresta, memang itu sudah kita bahas. terkait soal perizinan, itu ada regulasinya dan juga kita ada dinas teknis yang memahami itu dan kita meminta pandangan unsur forkopimda seperti apa," kata yuspian usai rapat.
baca juga:jabatan baru isyak meirobie selepas wabup belitung
baca juga:pemkab belitung dukung penerbangan malam citilink
menurutnya, nanti ada beberapa masukan yang akan kita tindaklanjuti, namun tidak bisa dijelaskan secara detail, karena rapat tersebut memang tertutup. namun, intinya pemda terus berupaya mencari jalan terbaik, guna mengatasi masalah yang ada di masyarakat tersebut.
"kita ini tugasnya menjaga keamanan, ketertiban, stabilitas politik, ekonomi sosial masyarakat, jadi yang kita rumuskan memang untuk menjaga kondusipitas di sini. apalagi saat ini sudah mendekati pemilihan umum (pemilu), maka ia sudah seharusnya menjaga kondusifitas masyarakat," jelasnya.
yuspian menerangkan, tuntutan masyarakat membalong saat aksi damai itu diantaranya meminta pencabutan izin pt foresta lestari dwikarya dan membebaskan 11 orang yang saat ini terjerat kasus hukum.
"terkait masalah hukum, ada beberapa masukan juga yang akan kita lakukan. termasuk juga mempertemukan para pihak, dalam hal ini pt foresta dengan korban, dalam 2 hari ini," sebutnya.
ia menjelaskan upaya mempertemukan kedua belah pihak dalam hal ini adalah sebagai langkah mediasi guna mewujudkan terciptanya perdamaian antara pihak perusahaan dan masyarakat di kecamatan membalong.
baca juga:bawa sabu dari bangka, as ditangkap di rm tanjungpandan
baca juga:minta terdakwa dibebaskan, pengacara: kasus martoni cs cenderung dipaksakan
"semoga dengan upaya perdamaian ini bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menetapkan putusan pada, kamis 18 januari mendatang," ujar pj bupati belitung.
ia menambahkan, sidang akhir atau putusan terhadap 11 orang terdakwa perusakan aset pt foresta lestari dwikarya dijadwalkan berlangsung, pada kamis 18 januari di pengadilan negeri tanjungpandan.
"tentunya apapun yang diproses nanti sesuai dengan ketentuan dan materi yang menjadi perkara hukum sudah jelas," sebut mantan kepala bkpsdm kabupaten beltim itu.
yuspian menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan campur tangan dalam putusan pengadilan, namun akan berusaha untuk memediasi atau mencapai perdamaian.
"dari informasi yang kami terima, belum ada tindakan perdamaian yang konkret dan jelas. oleh karena itu, kami mencoba untuk menginisiasi langkah-langkah tersebut," ungkapnya.
yuspian berharap bahwa pertemuan mendatang dapat membawa semangat perdamaian antara kedua belah pihak, meskipun secara obyektif kasus ini telah menyebabkan kerugian material dan bahkan luka fisik bagi perusahaan.
"dari 11 orang tersangka tersebut tuntutannya berbeda-beda. tetapi setidaknya kalau dari pihak korban (perusahaan) ada pernyataan misalnya mereka tidak akan menuntut lebih jauh terhadap sejumlah fasilitas yang rusak maka ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutuskan nanti," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 16 Januari 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan