Menko Perekonomian Ungkap Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap di 5 Persen

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Jumat , 13 Sep 2024 - 15:58

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan di acara the 8th International Conference Postgraduate School di Universitas Airlangga secara daring di Jakarta, Rabu (11/9/2024) (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bida--

Program JKP ini sendiri memberikan tunjangan berupa uang tunai selama 6 bulan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan proporsi 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Namun, dengan revisi kebijakan ini, besaran manfaat akan diperbaiki sehingga seluruh periode 6 bulan mendapatkan 45 persen dari upah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen pada semester kedua tahun 2024. Menurutnya, pelemahan ekonomi global menjadi hambatan utama yang harus diatasi.

"Perekonomian global saat ini justru mengalami pelemahan dan fragmentasi, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kita," ujar Sri Mulyani dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 5 Agustus.

Meski tantangan global ini cukup berat, Sri Mulyani tetap optimis bahwa melalui kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta di bawah arahan Presiden Jokowi, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Beberapa faktor utama yang akan menjadi fokus pemerintah adalah konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor. "Kita akan terus melihat dan mengkaji faktor-faktor ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen hingga 5,2 persen pada kuartal ketiga dan keempat," tambah Sri Mulyani.

Melalui berbagai langkah kebijakan ini, pemerintah berharap dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. (ant)

menko perekonomian ungkap strategi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di 5 persen                            belitongekspres.com - menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto memaparkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi indonesia tetap berada di kisaran 5 persen hingga akhir tahun 2024. 
hal ini diungkapkannya usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh presiden joko widodo di istana garuda, ibu kota nusantara, kalimantan timur, pada jumat.
salah satu langkah utama yang disoroti airlangga adalah peningkatan belanja dari kementerian dan lembaga. menurutnya, optimalisasi pengeluaran pemerintah di sektor-sektor ini sangat penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. 
"untuk mencapai target 5 persen hingga akhir tahun, tadi juga dibahas mengenai pentingnya mendorong belanja dari kementerian dan lembaga," jelas airlangga.
baca juga:perkuat ketahanan energi: pertamina buka peluang kerja sama migas di amerika latin dan karibia
baca juga:pemerintah dorong teknologi digital untuk mendekatkan layanan bank kepada umkm
selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penerapan kebijakan yang langsung menyasar masyarakat, khususnya kelas menengah. kebijakan ini meliputi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (ppn dtp) di sektor properti, serta pemberian insentif bagi sektor otomotif, terutama untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan bus tertentu. 
airlangga menegaskan, kebijakan ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kuartal iv tahun 2024. "diharapkan semua langkah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun," tambahnya.
selain itu, airlangga juga mengungkapkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kebijakan terkait jaminan kehilangan pekerjaan (jkp) yang dikelola oleh bpjs ketenagakerjaan.
program jkp ini memberikan perlindungan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui bantuan tunai, konseling, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. saat ini, pemerintah sedang merevisi aturan agar lebih banyak pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat ini, termasuk pekerja kontrak (pkwt). 
baca juga:indef dorong penurunan suku bunga acuan bi, ini penjelasannya
baca juga:pemerintah tambah insentif ppn dtp 100 persen untuk rumah hingga desember 2024
selain memperluas kriteria penerima, pemerintah juga berencana meningkatkan nilai tunjangan. 
"benefit yang diberikan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akan ditingkatkan, dari yang sebelumnya sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan pertama dan 25 persen selama 3 bulan berikutnya, menjadi 45 persen dari upah untuk seluruh durasi 6 bulan," jelas airlangga.
program jkp ini sendiri memberikan tunjangan berupa uang tunai selama 6 bulan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk), dengan proporsi 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya. 
namun, dengan revisi kebijakan ini, besaran manfaat akan diperbaiki sehingga seluruh periode 6 bulan mendapatkan 45 persen dari upah.
di sisi lain, menteri keuangan sri mulyani juga menyoroti tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen pada semester kedua tahun 2024. menurutnya, pelemahan ekonomi global menjadi hambatan utama yang harus diatasi. 
baca juga:dukung net zero emission 2060, pln np optimalkan pembangkit ebt melalui nusantara control center
baca juga:ppn naik jadi 12 persen: apa dampaknya bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi?
"perekonomian global saat ini justru mengalami pelemahan dan fragmentasi, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kita," ujar sri mulyani dalam keterangan persnya di kantor presiden, jakarta, senin 5 agustus.
meski tantangan global ini cukup berat, sri mulyani tetap optimis bahwa melalui kolaborasi antara kementerian keuangan dan kementerian koordinator bidang perekonomian, serta di bawah arahan presiden jokowi, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi indonesia. 
beberapa faktor utama yang akan menjadi fokus pemerintah adalah konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor. "kita akan terus melihat dan mengkaji faktor-faktor ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen hingga 5,2 persen pada kuartal ketiga dan keempat," tambah sri mulyani.
melalui berbagai langkah kebijakan ini, pemerintah berharap dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 14 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan