BPKP RI Dukung Temuan Kejagung, Kerugian Korupsi Timah Rp 300 Triliun

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 19 Jun 2024 - 22:25

Penambangan timah di Babel menjadi kerugian ekologis kasus korupsi Rp300 triliun (ist)--

BELITONGEKSPRES.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengumumkan bahwa nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung (Babel) bertambah signifikan.

Semula kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode tahun 2015-2022 sebesar Rp 271 triliun, kini menjadi Rp 300 triliun.

Kerugian negara kasus tata niaga komoditas timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 awalnya diperkirakan sebesar Rp 271 triliun, kini bertambah menjadi Rp 300 triliun.

Tim Penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan sebanyak 22 tersangka dalam kasus korupsi yang memprihatinkan ini. Para tersangka diduga terlibat dalam skandal mega korupsi yang telah menggegerkan publik ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI juga turut mendukung temuan Kejagung terkait besarnya kerugian negara akibat korupsi komoditas timah ini.

Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa setelah melakukan audit sesuai standar BPKP, mereka mengkonfirmasi bahwa kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

"Kami telah mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bukti, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai Rp 300,003 triliun," ungkap Agustina.

Detail dari penurunan ini termasuk biaya sewa smelter yang dipatok oleh PT Timah sebesar Rp 2,285 triliun, pembayaran biji timah ilegal senilai Rp 26,64 triliun kepada mitra tambang, dan kerusakan lingkungan yang dievaluasi oleh Profesor Bambang dari IPB University sekitar Rp 271,06 triliun.

Agustina menambahkan bahwa nilai besar kerugian ini mencerminkan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan dari tindak korupsi ini, khususnya dalam konteks neraca sumber daya dan lingkungan.

"Tindakan tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan yang mengurangi nilai aset lingkungan secara keseluruhan," tambah Agustina.

bpkp ri dukung temuan kejagung, kerugian korupsi timah rp 300 triliun                            belitongekspres.com - kejaksaan agung (kejagung) sudah mengumumkan bahwa nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah di bangka belitung (babel) bertambah signifikan. 
semula kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk periode tahun 2015-2022 sebesar rp 271 triliun, kini menjadi rp 300 triliun.  
kerugian negara kasus tata niaga komoditas timah di izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk periode 2015-2022 awalnya diperkirakan sebesar rp 271 triliun, kini bertambah menjadi rp 300 triliun.
tim penyidik jampidsus kejagung telah menetapkan sebanyak 22 tersangka dalam kasus korupsi yang memprihatinkan ini. para tersangka diduga terlibat dalam skandal mega korupsi yang telah menggegerkan publik ini.
baca juga:pemkab bangka terima tambahan satu sapi kurban idul adha 2024
baca juga:bangka tengah gandeng baznas salurkan bantuan biaya pendidikan
badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) ri juga turut mendukung temuan kejagung terkait besarnya kerugian negara akibat korupsi komoditas timah ini. 
deputi bidang investigasi bpkp ri, agustina arumsari, menjelaskan bahwa setelah melakukan audit sesuai standar bpkp, mereka mengkonfirmasi bahwa kerugian negara mencapai rp 300 triliun.
"kami telah mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bukti, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai rp 300,003 triliun," ungkap agustina.
detail dari penurunan ini termasuk biaya sewa smelter yang dipatok oleh pt timah sebesar rp 2,285 triliun, pembayaran biji timah ilegal senilai rp 26,64 triliun kepada mitra tambang, dan kerusakan lingkungan yang dievaluasi oleh profesor bambang dari ipb university sekitar rp 271,06 triliun.
baca juga:bangka belitung miliki potensi mercusuar ekonomi maritim dunia, cita-cita erzaldi dan peran tony biliton
baca juga:proyek amburadul pt timah, apakah mantan dirut akan jadi tersangka?
agustina menambahkan bahwa nilai besar kerugian ini mencerminkan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan dari tindak korupsi ini, khususnya dalam konteks neraca sumber daya dan lingkungan.
"tindakan tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan yang mengurangi nilai aset lingkungan secara keseluruhan," tambah agustina.
kasus korupsi timah menjadi sorotan publik karena skala kerugian yang sangat besar dan dampaknya yang luas terhadap keuangan negara serta lingkungan hidup. 
penyidikan dan penegakan hukum terhadap para tersangka terus berlanjut untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian yang diderita negara.
andy: salah kamar
baca juga:idul adha 2024, pemprov babel sembelih 17 sapi kurban, jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya
baca juga:prakiraan cuaca bangka belitung hari ini, bmkg: ada potensi hujan lebat dan petir 
andy inovi nababan, kuasa hukum cv vip, menegaskan keberatan atas penggunaan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (permen lhk) nomor 7 tahun 2014 untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi timah.
menurut andy, penggunaan peraturan ini tidak tepat karena angka kerugian yang disebutkan, mencapai rp 271 triliun, sebenarnya mengacu pada kerusakan lingkungan, bukan kerugian finansial yang bisa dihitung dalam kasus korupsi.
dalam konferensi pers di jakarta pada 13 juni 2024, andy menjelaskan bahwa angka tersebut telah disalahartikan oleh publik sebagai kerugian finansial yang nyata akibat tindak pidana. padahal seharusnya itu adalah estimasi kerugian ekologis. 'ini salah kamar," tegasnya.
andy menggunakan analogi bahwa mengaplikasikan peraturan lingkungan untuk menangani kasus pidana seperti menggunakan aturan fifa dalam tinju, yang tentu saja tidak tepat.
baca juga:dampak korupsi timah babel, 2.000 rumah tangga kehilangan pasokan listrik
baca juga:pt timah tbk sumbangkan 226 ekor hewan kurban di idul adha 2024
ia khawatir bahwa penggunaan permen lhk dalam konteks penindakan korupsi ini dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan hukum di masa depan. 
menurutnya, hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap tersangka korupsi, menjadikan mereka dipandang seperti penjahat berat hanya karena asumsi kerugian finansial yang sebenarnya salah kaprah.
dia menambahkan bahwa penafsiran yang salah terhadap permen lhk ini dapat membuka preseden buruk dalam sistem hukum indonesia. "di mana kerugian lingkungan bisa dipermasalahkan sebagai kerugian negara dalam konteks hukum pidana," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan