Menko PMK Klarifikasi Bansos Korban Judi Online, Muhadjir Berikan Penjelasan

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 17 Jun 2024 - 21:39

ILUSTRASI: Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan klarifikasi terkait bansos pelaku judi online (kemenkopmk.go.id)--

menko pmk klarifikasi bansos korban judi online, muhadjir berikan penjelasan                            jakarta, belitongekspres.com - menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) muhadjir effendy memberikan penjelasan mengenai usulan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online. 
muhadjir menegaskan bahwa pelaku judi online harus ditindak secara hukum karena merupakan tindak pidana. oleh karena itu, bansos tersebut ditujukan kepada anggota keluarga pelaku, bukan pelaku judi online itu sendiri.
"pelaku judi online sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. yang saya maksud penerima bansos itu adalah anggota keluarga seperti anak, istri, atau suami," ujar muhadjir saat ditemui di kantor pimpinan pusat muhammadiyah, jakarta, senin 17 juni 2024.
gagasan pemberian bansos kepada keluarga korban judi online ini sebelumnya diusulkan muhadjir dalam persiapan pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan perjudian online. 
baca juga:densus 88 amankan tukang bubur terduga teroris yang terfiliasi isis di karawang
baca juga:bukan hanya orang dewasa, kecanduan judi online telah merambah ke pelajar
dalam struktur tim ad hoc itu, menko pmk muhadjir effendy perannya menjabat wakil ketua satgas, mendampingi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) hadi tjahjanto sebagai ketua.
muhadjir menyatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan menteri sosial (mensos) tri rismaharini mengenai pemberian bansos kepada keluarga korban perjudian online.
pasalnya, kondisi yang ditimbulkan akibat perjudian online menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya di menko pmk. maka, mekanisme pemberian bansos kepada keluarga terdampak judi online ini akan dibahas dengan menteri sosial
muhadjir menilai bahwa pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam beberapa kasus.
baca juga:defisit anggaran 2025, program makan siang gratis prabowo-gibran masih dibahas di banggar dpr
baca juga:polisi tangkap tiga pengedar uang palsu di jakarta barat, diduga akan disebar saat idul adha
jika mereka masih menganggur, pemerintah akan memberikan pelatihan dalam bentuk keterampilan kepada keluarga korban judi online yang terdampak melalui program kartu prakerja. 
"jika sulit melalui kartu prakerja, di kemensos ada program pena (pahlawan ekonomi nusantara), yang memberdayakan mereka, termasuk korban tppo, dengan memberikan modal untuk bisa bertahan," pungkasnya.
usulan bansos untuk korban judi online
diberitakan sebelumnya, fenomena korban judi online yang menghabiskan uang dan bahkan melakukan pinjaman untuk bermain judi telah menjadi perhatian serius pemerintah. 
dalam upaya untuk menangani masalah ini, menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) muhadjir effendy telah mengusulkan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para korban tersebut.
baca juga:pln persiapkan 1.470 stasiun pengisian kendaraan listrik untuk arus mudik idul adha
baca juga:korlantas polri perkenalkan etle dengan pengenalan wajah dan sistem poin pelanggaran
pada pernyataannya di istana negara pada 13 juni lalu, muhadjir effendy menekankan bahwa korban judi online, yang kini dianggap sebagai kelompok miskin baru, akan menjadi tanggung jawab kementerian koordinator pmk. 
usulan ini juga mencakup rencana untuk memasukkan para korban ke dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial (dtks) serta menangani gangguan psikososial yang mereka alami.
namun, deputi i kemenko pmk, nunung nuryartono, menegaskan bahwa tidak semua korban judi online akan otomatis memenuhi syarat untuk menerima bansos tersebut
dalam wawancara di metro tv, nunung nuryartono menjelaskan bahwa sekitar 80 persen pengguna judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah. 
baca juga:pendaftaran seleksi pppk 2024, ada kabar baik bagi semua tenaga honorer 
baca juga:tolak pemblokiran x (twitter), netizen serbu akun pejabat kominfo
meskipun demikian, keluarga korban harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti terdaftar dalam kategori miskin di dtks, untuk dapat menerima bantuan sosial.
pemerintah berkomitmen untuk mengatasi peningkatan kemiskinan ekstrem di indonesia dengan langkah-langkah ini, sambil tetap mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin timbul bagi keluarga korban judi online. 
sanksi hukum akan tetap diberlakukan bagi pelaku judi online, sementara bantuan sosial akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari judi online terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan