Dugaan Nilai Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Versi BPKP, Mengapa Angka 271 Triliun Dimasukkan?

dugaan nilai kerugian negara kasus korupsi timah versi bpkp, mengapa angka 271 triliun dimasukkan? pangkalpinang, belitongekspres.com - badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) melaporkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi timah di bangka belitung (babel) pada periode 2015-2022 mencapai rp29,499 triliun. rincian kerugian tersebut terdiri dari dugaan harga sewa smelter oleh pt timah tbk sebesar rp2,285 triliun, serta pembayaran bijih timah ilegal oleh pt timah tbk kepada mitra tambang pt timah sebesar rp26,649 triliun. perhitungan nilai kerugian negara atas kasus dugaan korupsi timah tersebut, justru berbanding terbalik dengan yang diberitakan sebelumnya, yaitu kerugian ekologis yang mencapai angka rp 271 triliun. pernyataan ini disampaikan oleh dr (cand) jhohan adhi ferdian, s.h., m.h, selaku penasihat hukum (ph) tersangka korupsi timah, thamron alias aon, dalam jumpa pers di pangkalpinang, rabu, 5 juni 2024. "namun, nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan yang diumumkan pada awal kasus, yaitu sebesar rp271 triliun. saat itu, semua perhatian tertuju pada kejagung ri," ujar jhohan. baca juga:lahan kosong di spn polda babel kini subur, kapolda berikan apresiasi baca juga:peningkatan jalan babel 2024, dpupr anggarkan rp 41,43 miliar "nilai rp300 triliun tersebut merupakan penjumlahan dari kerugian sebesar rp29,499 triliun dan kerusakan ekologis sebesar rp271 triliun. kami menilai bahwa memasukkan kerusakan ekologis ke dalam nilai kerugian negara sangat dipaksakan," tambahnya. mengapa angka 271 triliun dimasukkan? menurut jhohan, angka rp 271 triliun dimasukkan karena penyidik sudah terjebak sejak awal dalam kasus tata niaga komoditas timah ini. mereka sendiri yang mengumumkan angka tersebut. "padahal, banyak ahli dan pengamat hukum mempertanyakan nilai ini, bukan sebagai nilai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi," tegas jhohan. diketahui, dua tersangka kasus korupsi timah siap disidangkan setelah tim penyidik jampidsus kejagung merampungkan penyidikan. kedua tersangka telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (jpu) di kejaksaan negeri jakarta selatan. tersangka pertama adalah tamron alias aon (tn), pemilik keuntungan dari cv vip, dan tersangka kedua adalah achmad albani (aa), manajer operasional tambang cv vip. “selasa, 4 juni 2024, tim penyidik telah melimpahkan kasus ini dari penyidikan ke penuntutan dengan menyerahkan tersangka dan barang buktinya, yang sering disebut tahap 2,” kata kepala kejaksaan negeri jakarta selatan, haryoko ari prabowo. setelah menerima limpahan dua tersangka kasus timah, haryoko menyatakan bahwa tamron ditempatkan di rutan salemba cabang kejagung, sementara achmad ditempatkan di rutan cabang kejari jakarta selatan. baca juga:4 perwira polresta pangkalpinang berganti, akp raden hasir jabat kasat resnarkoba baca juga:hadiri gala premiere film mawang di nsc belitung, erzaldi rosman motivasi para sineas terus berkaya selain itu, kejaksaan negeri jakarta selatan juga menerima barang bukti berupa kendaraan mewah, barang elektronik, emas, dan uang tunai yang nilainya lebih dari rp 80 miliar. "selanjutnya, tim penuntut umum sedang mematangkan susunan surat dakwaan. mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dilimpahkan ke pengadilan," kata haryoko. jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan kedua tersangka yang akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor jakarta untuk disidangkan. "insyaallah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dilimpahkan ke pengadilan pengadilan tipikor jakarta," lanjut haryoko. 22 tersangka kasus korupsi timah sebelumnya, kejagung ri telah menetapkan total 22 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2022. salah satu tersangka terlibat dalam dugaan perintangan penyidikan. "pada konferensi pers kejagung ri tanggal 29 mei 2024, kami menyimak dengan seksama kasus korupsi ini dengan nilai yang fantastis, mencapai rp 300 triliun. sebagai seorang lawyer, kami merasa sangat heran dan bertanya-tanya," ujar jhohan. baca juga:pembayaran pesangon tertunda, kejati sampaikan tuntutan petani sawit ke kejagung baca juga:kejagung vs jenderal b, pertarungan hukum di skandal korupsi timah undang-undang nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor 20/2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, sebagai salah satu perbuatan melawan hukum, merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "lalu timbul pertanyaan, apakah nilai kerusakan ekologis termasuk dalam kerugian negara dalam tindak pidana tersebut? saya jawab, bisa, tetapi dengan catatan 'jika dipaksakan' atau dalam dialek bangka, saya menyebutnya 'daripada malu muka alung masukken bai'. mengapa? sebab pada pasal 1 ayat 22 uu nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai," jelas jhohan. nilai kerusakan ekologis sebesar rp 271 triliun bukan dihitung dari kerusakan akibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah tahun 2015-2022, tetapi dihitung berdasarkan kerusakan di bangka belitung saat ini. kerusakan ini telah dimulai jauh sebelum itu, bisa saja pada masa kerajaan sriwijaya, kolonialisme, hingga kegiatan illegal mining yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat bangka belitung saat ini. sangat tidak adil jika kerusakan akibat aktivitas pertambangan pada masa kerajaan sriwijaya dilimpahkan kepada ke-22 tersangka ini. "jika bpkp memasukkan kerusakan ekologis rp 271 triliun sebagai bagian dari kerugian negara, semestinya bpkp juga menghitung nilai jaminan reklamasi yang telah disetorkan atau dibayarkan ke 6 perusahaan smelter tersebut pada kementerian terkait. pasal 100 uu nomor 3/2020 menyatakan bahwa pemegang iup atau iupk wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang," tambahnya. baca juga:tersangka kasus korupsi timah, kekayaan kepala dinas esdm babel terungkap baca juga:polres bangka tangkap 8 penyalahguna narkoba, terancam hukuman 5 tahun penjara menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ketentuan ini diberlakukan apabila pemegang iup atau iupk tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. termasuk juga dana-dana lain yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan negara, termasuk keterbukaan lapangan pekerjaan. "jika nilai kerusakan ekologis menjadi bagian dari kerugian negara, maka seharusnya ke-22 orang tersangka ini hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan ekologis yang terjadi pada medio 2015 hingga 2022 saja," lanjut jhohan. jhohan juga mengkritisi tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap sdr. thamron, termasuk rekening perusahaan pks (pabrik kelapa sawit) cv. mutiara alam lestari yang ikut disita, padahal perusahaan tersebut berdiri sejak 2007 dan beroperasi penuh pada 2011. tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus tata niaga timah tahun 2015-2022 yang sedang disidik oleh penyidik kejagung ri. "akibat penyitaan rekening ini, dana operasional, gaji, pesangon, serta 600-an pekerja terkena dampak phk, termasuk ribuan petani dan pekebun sawit di kabupaten bangka tengah dan bangka selatan yang turut kesulitan," tegas jhohan.

Tag

• # tamron alias aon
• # kejari jaksel
• # kejagung ri
• # bpkp
• # korupsi timah
• # pt timah

Share

• 
• 
• 
• 
•