Komisi X DPR RI Apresiasi Pembatalan Kenaikan UKT, Dorong Kebijakan Pendidikan yang Komprehensif

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 28 May 2024 - 11:51

Komisi X apresiasi keputusan pembatalan kenaikan UKT--

komisi x dpr ri apresiasi pembatalan kenaikan ukt, dorong kebijakan pendidikan yang komprehensif                            belitongekspres.com - dewan perwakilan rakyat (dpr) republik indonesia dari komisi x memberikan apresiasi terhadap langkah kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) yang memutuskan untuk membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) di beberapa perguruan tinggi negeri (ptn).
"kami memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan kenaikan ukt di sejumlah perguruan tinggi negeri," ujar ketua komisi x dpr ri syaiful huda kepada wartawan di jakarta, selasa.
huda menyampaikan bahwa komisi x berharap keputusan tersebut diikuti dengan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang komprehensif, bukan hanya bersifat jangka pendek atau instan, seperti skema pinjaman biaya pendidikan atau study loan.
menurutnya, perlu diakui bahwa kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) di beberapa ptn terlalu tinggi dan dipastikan akan memberatkan peserta didik.
kenaikan ukt di sejumlah perguruan tinggi negeri rata-rata mencapai 100 persen hingga 300 persen, meskipun kenaikan tersebut didasarkan pada permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada ptn, ungkapnya.
baca juga:sim c1 resmi diluncurkan oleh korlantas untuk sepeda motor berkapasitas 250–500 cc
baca juga:pertamina patra niaga targetkan 100 spbu jual pertamax green 95 ditahun 2024
dia menilai langkah pemerintah yang mendorong ptn untuk menjadi badan hukum dengan harapan dapat menggalang dana dari pihak ketiga merupakan langkah yang ideal. 
namun, hal tersebut dapat berdampak negatif jika pengelola ptn menggunakan penggalangan dana dari pihak ketiga sebagai alasan untuk meningkatkan pungutan uang kuliah tunggal (ukt) dari orang tua mahasiswa.
pemikiran bahwa ptn berstatus badan hukum yang bisa mencari dana dari pihak ketiga seharusnya diiringi dengan langkah-langkah untuk menciptakan ekosistem usaha yang menguntungkan bagi ptn. 
contohnya, dengan mendorong perusahaan-perusahaan di indonesia untuk berkolaborasi dengan ptn sebagai mitra dalam penelitian dan pengembangan usaha. jika ekosistem ini tidak terwujud, risiko terbesar adalah pengelola ptn memperlakukan mahasiswa sebagai objek bisnis, dengan semua implikasi negatif yang terkait.
menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek), nadiem makarim, sebelumnya mengaku merasa khawatir melihat kenaikan uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi negeri.
baca juga:usai diperiksa selama 5 jam, linda sahabat vina cirebon tak kenal pegi setiawan
baca juga:disebut terlibat dalam kejadian, siapa sosok mel mel yang melihat vina cirebon diperkosa dan dibunuh?
"saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga membuat saya cukup khawatir," kata nadiem setelah bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan, jakarta, pada senin 27 mei.
dipicu oleh kekhawatiran tersebut dan juga setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa dan orang tua siswa, nadiem memutuskan untuk membatalkan aturan kenaikan ukt tahun ini.
"jadi, saya mendengar aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai kepedulian mereka terhadap peningkatan ukt yang terjadi di ptn-ptn," ujar dia.
menyusul pembatalan kenaikan ukt, kemendikbudristek akan mengevaluasi kembali semua permintaan peningkatan ukt dari ptn agar sesuai dengan asas kewajaran dan keadilan. namun, nadiem memastikan bahwa kebijakan kenaikan ukt baru akan berlaku tahun depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan