Gudang Beras di Sabang Disegel karena Impor 250 Ton dari Thailand Tanpa Izin

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan satu gudang beras milik perusahaan swasta di Sabang, Aceh, disegel setelah terbukti melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin pemerintah pusat. Beras tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Menurut Amran, beras ilegal itu tiba di Indonesia pada 16 November 2025 namun belum dibongkar. Baru pada 22 November, beras tersebut dibongkar dan disimpan di gudang perusahaan. Pemerintah segera mengambil tindakan penyegelan setelah menerima laporan, termasuk koordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam setempat.

Mentan menegaskan tindakan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah. Kebijakan ini wajib dipatuhi seluruh aparat negara untuk menjaga stabilitas pangan dan kehormatan bangsa.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh aparatur negara harus patuh. Hari ini kita segel dan telusuri siapa pelakunya,” tegas Amran.

BACA JUGA:Mentan: Indonesia Capai Swasembada Beras Akhir Desember 2025

BACA JUGA:Bapanas Pastikan Harga Beras Stabil Jelang Nataru, Pemerintah Perkuat Pasokan dan Pengawasan

Amran menekankan stok beras nasional saat ini sangat aman bahkan mencapai posisi tertinggi menjelang akhir tahun, sehingga impor ilegal merugikan dan mencederai semangat kemandirian pangan. Ia juga mengapresiasi langkah cepat tim penegak hukum untuk memastikan beras tersebut tidak keluar sebelum proses hukum selesai.

Mentan menyoroti kejanggalan prosedur impor, karena rapat koordinasi baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand sudah terbit sebelumnya, menunjukkan indikasi perencanaan matang. Menurutnya, alasan harga beras asing lebih murah tidak dapat dibenarkan karena stok dalam negeri mencukupi dan harga tetap terkendali.

Amran menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pelaku, termasuk PT MSG, dan keputusan pengadilan akan menentukan nasib beras ilegal tersebut. Sementara itu, pemerintah memastikan beras tetap berada di gudang hingga seluruh proses penyelidikan selesai.

Mentan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan dan meminta masyarakat serta pelaku usaha menghormati kebijakan nasional untuk mencegah kerugian dan menjaga kehormatan bangsa. (ant)