Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

Bapanas Pastikan Harga Beras Stabil Jelang Nataru, Pemerintah Perkuat Pasokan dan Pengawasan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kedua kiri), Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) meninjau harga beras di pasaran-Humas Bapanas-ANTARA/HO

BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras mulai stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Stabilitas ini dicapai melalui penguatan pasokan, pengawasan distribusi, dan langkah pengendalian harga oleh pemerintah.

"Menjelang masa Natal dan tahun baru, pemerintah memastikan kestabilan harga pangan pokok strategis, terutama beras. Sampai awal November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras," kata Amran di Jakarta, Minggu.

Jumlah daerah dengan harga beras menurun meningkat dibandingkan awal Oktober lalu yang tercatat 179 kabupaten/kota. Sementara 50 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga beras hingga awal November, turun 18 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Harga beras nasional menunjukkan tren stabil dengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual sekitar Rp12.000 per kilogram. Beras medium dijual di kisaran Rp13.000 per kilogram, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram untuk premium dan Rp13.500 untuk medium.

BACA JUGA:Bapanas: Produksi Beras 2025 Meningkat hingga 4,1 Juta Ton, Tanpa Impor

BACA JUGA:Bulog Percepat Distribusi Beras SPHP, Libatkan Pegadaian hingga Lapas

"Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET," jelas Amran. Ia menambahkan pengawasan langsung dilakukan di lapangan bersama Wakil Menteri Pertanian dan Dirut Bulog menyusul laporan kenaikan harga di beberapa wilayah.

Amran menegaskan perlunya menjaga kestabilan harga beras demi hajat hidup masyarakat dan menghindari isu politisasi.

"Dengan segala kerendahan hati, mewakili petani. Janganlah dizalimi petani kita. Ini untuk hajat hidup orang banyak. Jangan dipolitisasi, karena kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah," tuturnya.

Salah satu upaya kolaboratif pemerintah adalah penguatan Satgas Pengendalian Harga Beras yang dibentuk sejak 20 Oktober 2025. Satgas ini melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah bersama Perum Bulog meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah di setiap daerah sebagai mitigasi saat permintaan meningkat menjelang libur akhir tahun. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan