Kiprah Perempuan Papua Kian Menonjol pada Era Otsus

Dengan kesetaraan gender, saat ini status dan kedudukan antara pria dan wanita sama di era Otsus Jilid Dua, yang ditandai dengan hadirnya beberapa perempuan Papua yang dipercaya memimpin lembaga-lembaga negara.

Salah satunya Yohana Yembise selaku dosen Uncen kemudian sebagai Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan. Padahal sebelumnya ia mencalonkan diri sebagai Bupati Biak Numfor, namun terhalang karena hukum adat Biak melarang wanita memimpin.

Zaman Komnis di Era Otsus akhirnya membuka ruang itu sehingga tidak heran kalau para perempuan telah siap ditempatkan di mana saja sesuai kemampuan dan kebutuhan.

BACA JUGA:Rami, alternatif ramah lingkungan untuk masa depan tekstil Indonesia

BACA JUGA:Menciptakan lapangan kerja bagi difabel

Dengan semakin banyak perempuan yang mulai menunjukkan diri maka kaum laki-laki pun harus menerima karena memang tidak akan merusak tatanan adat yang sudah ribuan dan bahkan jutaan tahun dipakai sebelum adanya agama serta negara.

“Perempuan boleh ikut memimpin karena sistem pemerintahan negara membolehkannya, tetapi jika menyangkut hukum adat dan gereja, jangan sekali-kali kali melanggar dan mengubah itu,” katanya.

Perempuan Biak Numfor

Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia menyatakan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan kepercayaan untuk ikut membangun tanah kelahiran.

Menjabat sebagai kepala daerah, baginya, merupakan tugas mulia untuk membangun Biak Numfor agar lebih maju lagi.

“Bagi saya Biak bukan daerah baru karena Biak merupakan kampung halaman sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan, akan kami kerjakan dengan baik,” katanya.

Ke depan ia berharap makin banyak lagi perempuan Biak yang memimpin daerahnya sehingga kesetaraan gender bisa dirasakan oleh kaum perempuan lainnya.(*)

*) Oleh: Qadri Pratiwi