Hadapi Tarif Impor AS, Prabowo Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi ke Washington

BELITONGEKSPRES.COM - Menghadapi tantangan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menunjukkan respons yang cepat dan strategis. Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam menghadapi tekanan ekonomi global, terutama dari kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump yang berpotensi menghambat perdagangan Indonesia.

Sebagai bentuk respons diplomatik, Indonesia akan mengirimkan tim negosiator tingkat tinggi ke Washington. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tugas utama mereka adalah membuka ruang dialog dengan pejabat kunci AS, termasuk perwakilan dari USTR dan Departemen Perdagangan AS.

“Kami diberi mandat langsung oleh Presiden untuk membawa misi negosiasi ini,” jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7 April.

Pemerintah AS telah memberi batas waktu hingga 9 April 2025 bagi Indonesia untuk merespons kebijakan tarif tersebut. Menjelang tenggat itu, Pemerintah Indonesia tengah menyusun langkah taktis yang mengedepankan dialog terbuka dan saling menguntungkan.

BACA JUGA:Serapan Gabah Melonjak 2.000 Persen, Stok Beras Nasional Tembus 2,4 Juta Ton

BACA JUGA:BI Siapkan Strategi Stabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Global

Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi ini pada Selasa, 8 April pukul 13.00 WIB dalam acara di Bank Mandiri Bapindo. Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia siap menghadapi tekanan eksternal dan tidak akan membiarkan kepentingan nasional dirugikan.

“Indonesia takkan tinggal diam. Kita akan hadapi dengan kepala dingin dan strategi yang solid. Kita punya kekuatan dan siap berdialog dengan siapa pun, termasuk Amerika,” ujar Prabowo dalam kunjungan kerja di Majalengka.

Di tengah dinamika perdagangan global yang kian kompleks, langkah Indonesia menunjukkan sikap tegas namun diplomatis: mengedepankan dialog, menjaga stabilitas, dan tetap melindungi kepentingan nasional. (beritasatu)