Ganjar Soal Efisiensi Anggaran: Jika Fungsi Negara Dikorbankan, Pemerintah Gagal Tata Urusan Publik

BELITONGEKSPRES.COM - Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan, mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar lebih cermat dalam menerapkan efisiensi anggaran. Menurut Ganjar, kebijakan penghematan tidak boleh sampai mengorbankan fungsi utama negara dalam melayani masyarakat.

"Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berati pemerintah gagal dalam menata urusan publik," ujar Ganjar melalui akun Instagramnya pada Selasa, 25 Februari.

Ganjar menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan justru memperkuat dominasi kelompok elite. Menurutnya, jika penghematan dilakukan dengan cara yang tidak adil, hal itu hanya akan membuat masyarakat tetap berada dalam posisi lemah dan tunduk pada kepentingan segelintir pihak.

"Kita harus waspada jika pemotongan anggaran malah menekan rakyat kecil sementara elite mendapatkan perlindungan. Itu bukan kebijakan ekonomi yang sehat, melainkan strategi untuk mempertahankan ketimpangan sosial," tambahnya.

BACA JUGA:PDIP Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai Juru Bicara Resmi Partai

BACA JUGA:PGIN Minta Guru Madrasah Swasta Masuk Database BKN demi Peluang PPPK

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana bagi kepentingan masyarakat luas. Ia memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu operasional pemerintahan sehari-hari.

Dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 14 Februari, Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk program prioritas, seperti penyediaan pupuk bagi petani dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Saya ingin memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengganggu tugas operasional sehari-hari. Justru, penghematan ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ujar Prabowo.

Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa efisiensi anggaran berujung pada pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). "Narasi soal pemotongan gaji ASN itu tidak benar," tegasnya.

BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Diperluas, Anggaran Ditambah Rp100 Triliun

BACA JUGA:Tanggapi Keraguan Publik terhadap Danantara, Prabowo: Inilah Langkah Strategis yang Kita Butuhkan

Menurut Prabowo, efisiensi difokuskan pada pengurangan belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas ke luar negeri dan berbagai seminar yang dinilai kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak perlu terlalu banyak mengadakan kunjungan kerja dan seminar. Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi nyata, seperti akses terhadap pupuk, bibit unggul, dan sekolah yang lebih baik," ujarnya.